Loading
Luhut Usul Revisi Garis Kemiskinan Siap Dilaporkan ke Prabowo. Antaranews
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia meskipun angka kemiskinan mengalami peningkatan.
Menurut Luhut, kenaikan jumlah penduduk miskin kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya harga sejumlah kebutuhan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional jika dikelola dengan strategi yang tepat.
"Kita harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga target semua yang kami kerjakan," ujar Luhut kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Baca juga:
Dasco Tegaskan Pertemuan Luhut dan Chatib Basri dengan Prabowo Bahas Strategi Pertumbuhan EkonomiEfisiensi dan Bonus Demografi Jadi Penopang Ekonomi
Luhut menilai efisiensi di berbagai sektor menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga daya tahan ekonomi Indonesia. Selain itu, Indonesia masih memiliki peluang besar melalui bonus demografi yang saat ini sedang berlangsung.
Baca juga:
Kredit Perbankan Melesat 11,51 Persen hingga Mei 2026, BI Optimistis Target Pertumbuhan TercapaiIa mengingatkan bahwa momentum bonus demografi tidak akan berlangsung selamanya. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama agar potensi tersebut benar-benar mampu mendorong kemajuan bangsa.
Menurut Luhut, sekitar satu dekade ke depan menjadi periode yang sangat menentukan. Jika bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, lapangan kerja, dan produktivitas, maka target menuju Indonesia Emas 2045 akan lebih mudah diwujudkan.
Baca juga:
Airlangga: Kenaikan BI Rate Jadi Sinyal Kuat Jaga Rupiah dan Stabilitas Ekonomi Indonesia"Kalau kita semua kompak, saya kira tidak ada masalah," katanya dikutip Antara.
GovTech Dinilai Mampu Perkuat Ekonomi dan Tekan Korupsi
Selain bonus demografi, Luhut juga menyoroti pentingnya transformasi digital pemerintahan atau GovTech yang tengah dikembangkan Indonesia.
Ia meyakini penerapan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memperkuat transparansi.
Salah satu manfaat terbesar yang diharapkan adalah berkurangnya praktik korupsi yang selama ini menjadi hambatan pembangunan.
Luhut menegaskan bahwa pengembangan teknologi tersebut merupakan hasil karya anak-anak bangsa yang memiliki kemampuan bersaing di tingkat global.
Dengan sistem pemerintahan yang semakin digital dan terintegrasi, Indonesia diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih sehat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Prabowo Soroti Pertumbuhan yang Belum Dinikmati Merata
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai anomali dalam perekonomian nasional.
Menurut Prabowo, selama beberapa tahun terakhir Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen per tahun. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Ia menilai kondisi itu menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi masih lebih banyak dirasakan oleh kelompok tertentu dibandingkan masyarakat secara keseluruhan.
Karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan berbagai perbaikan kebijakan agar hasil pembangunan dapat dirasakan lebih adil, merata, dan inklusif.
Di tengah tantangan yang ada, pemerintah menilai efisiensi, pemanfaatan bonus demografi, serta percepatan transformasi digital akan menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.