GovTech Jadi Kunci Efisiensi, Luhut Sebut Potensi Penghematan Tembus Rp1.500 Triliun

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Transformasi digital pemerintahan dinilai mampu menjadi solusi besar untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan negara. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut digitalisasi layanan pemerintah berpotensi menghemat anggaran negara hingga lebih dari Rp1.500 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai menghadiri Rapat Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

"Kami sudah lapor ke Presiden, kita bisa menghemat lebih dari Rp1.500 triliun. Angka yang sangat besar. Hitungan-hitungannya sudah ada dan ini betul-betul angka yang realistis," ujar Luhut.

• Baca juga:

  Luhut Optimistis Transformasi Digital Pemerintah Bisa Pangkas Defisit hingga Rp400 Triliun

Menurutnya, potensi penghematan berasal dari integrasi berbagai layanan pemerintah yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, digitalisasi juga diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan.

AI Jadi Penggerak Transformasi Digital

• Baca juga:

  Isu Toba Pulp Lestari Mengemuka, Luhut: Tidak Ada Keterlibatan Saya

Luhut menjelaskan, transformasi digital menjadi salah satu program prioritas Presiden untuk membangun sistem pemerintahan berbasis teknologi atau Government Technology (GovTech).

Saat ini, data dari delapan kementerian dan lembaga telah berhasil diintegrasikan. Data tersebut mulai diproses menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) guna meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

• Baca juga:

  DEN: Negara Bisa Hemat Hingga Rp200 Triliun Jika Salah Sasaran Subsidi BBM Dihilangkan

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat sistem keamanan data melalui dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga proses digitalisasi tetap berjalan dengan standar keamanan yang tinggi.

Uji Coba Diperluas ke Puluhan Daerah

Setelah diterapkan di Banyuwangi, pemerintah kini memperluas implementasi transformasi digital ke 43 kabupaten dan kota di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Luhut, sejumlah daerah menunjukkan perkembangan yang cukup cepat, salah satunya Surabaya. Jika hasil uji coba terus menunjukkan capaian positif, pemerintah berencana memperluas penerapan program ini ke ratusan daerah sebelum diluncurkan secara nasional.

Satukan 27 Ribu Aplikasi Pemerintah

Salah satu langkah utama dalam transformasi digital adalah mengintegrasikan sekitar 27 ribu aplikasi yang selama ini digunakan oleh kementerian dan lembaga.

Luhut menegaskan pemerintah tidak membeli ataupun mengimpor perangkat lunak baru yang berbiaya mahal. Sebaliknya, pemerintah hanya menyatukan berbagai sistem yang sudah ada agar dapat saling terhubung dan bekerja lebih efisien.

"Kita tidak membeli atau mengimpor software sehingga membuat biaya tinggi. Kita hanya menyatukan sekitar 27 ribu aplikasi yang ada di seluruh kementerian dan lembaga," katanya dikutip Antara.

Ia juga memastikan seluruh perangkat lunak yang digunakan dikembangkan oleh talenta-talenta Indonesia, sehingga pemerintah tidak bergantung pada produk luar negeri.

Dorong Pajak Naik dan Perkuat Pencegahan Korupsi

Selain membuat penyaluran bantuan sosial lebih akurat, transformasi digital diyakini akan memperkuat transparansi pemerintahan dan membantu mencegah praktik korupsi.

Luhut optimistis sistem digital yang terintegrasi juga akan meningkatkan rasio pajak Indonesia secara bertahap dari sekitar 9 persen menjadi 11–13 persen, mendekati rata-rata negara-negara di kawasan ASEAN.

Apabila target tersebut tercapai, transformasi digital tidak hanya memberikan efisiensi anggaran, tetapi juga memperkuat penerimaan negara serta mempercepat terwujudnya pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan efektif.