Purbaya: SAL Rp438,26 Triliun Jadi Penyangga Fiskal yang Kuat di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) hingga akhir tahun 2025 tetap berada dalam kondisi yang kuat. Dengan nilai mencapai Rp438,26 triliun, SAL dinilai mampu menjadi bantalan fiskal untuk menghadapi berbagai risiko ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

"Saldo ini tetap berada pada level yang memadai dan berfungsi sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian," ujar Purbaya.

• Baca juga:

  Purbaya Tegaskan Dana Rp44 Miliar untuk Gempa NTT Bukan Anggaran Baru

SAL Tetap Kuat Meski Digunakan Membiayai APBN

Pemerintah mencatat posisi awal SAL pada awal 2025 sebesar Rp457,54 triliun. Sepanjang tahun, dana tersebut dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp93,15 triliun.

• Baca juga:

  Purbaya Tegaskan Rasio Utang RI Masih Aman, Jauh di Bawah Batas Maksimal 60 Persen

Di sisi lain, pemerintah juga membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp72,40 triliun. Setelah memperhitungkan berbagai penyesuaian, posisi SAL pada akhir tahun tercatat Rp438,26 triliun.

Menurut pemerintah, angka tersebut menunjukkan ruang fiskal Indonesia masih terjaga dengan baik.

• Baca juga:

  Anggaran MBG Masuk Pos Pendidikan, Banggar DPR Tegaskan Ini Keputusan Politik

Keberadaan SAL menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara, terutama ketika ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian dan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional terus meningkat.

Neraca Keuangan Negara Tetap Solid

Selain menjelaskan posisi SAL, pemerintah juga memaparkan kondisi neraca keuangan negara per 31 Desember 2025.

Total aset pemerintah tercatat mencapai Rp14.600,98 triliun, sementara total kewajiban sebesar Rp11.527,29 triliun. Dengan demikian, nilai ekuitas atau kekayaan bersih negara mencapai Rp3.073,69 triliun.

Purbaya mengatakan angka tersebut mencerminkan kondisi keuangan negara yang tetap solid sekaligus menunjukkan kapasitas fiskal pemerintah untuk terus mendukung agenda pembangunan secara berkelanjutan.

Laporan Operasional Masih Defisit

Dari sisi operasional, pemerintah membukukan pendapatan sebesar Rp3.006,42 triliun. Namun, beban operasional mencapai Rp3.429,51 triliun, sehingga terjadi defisit operasional sebesar Rp423,09 triliun.

Sementara itu, aktivitas non-operasional juga mencatat defisit sebesar Rp109,91 triliun. Secara keseluruhan, defisit laporan operasional pemerintah pada 2025 mencapai Rp532,99 triliun.

Arus Kas Investasi Negatif, Pemerintah Fokus Bangun Infrastruktur

Laporan keuangan pemerintah juga menunjukkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp243,90 triliun.

Aktivitas investasi mencatat arus kas minus Rp712,07 triliun, sedangkan aktivitas transitoris tercatat minus Rp44,16 triliun. Di sisi lain, aktivitas pendanaan menghasilkan arus kas positif sebesar Rp828,37 triliun.

Menurut Purbaya, arus kas investasi yang negatif bukan menjadi sinyal pelemahan fiskal. Sebaliknya, kondisi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus mengalokasikan investasi produktif yang mendukung percepatan pembangunan nasional.

"Arus kas dari aktivitas investasi yang negatif tersebut mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah untuk terus melakukan investasi produktif guna mendorong akselerasi pembangunan nasional," katanya dikutip Antara.