Loading
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng dalam diskusi daring nasional melalui Webinar bertajuk:"Pengarusutamaan Masyarakat Lokal dalam Pembangunan dengan Spirit Kebhinekaan" digelar Sabtu, 12 September 2020. (Foto: Humas KBM JAYA)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Optimalnya pembangunan di daerah sangat tergantung komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Untuk mendapatkan dana dari pusat di luar APBN, perlu "intervensi" berupa pelibatan wakil-wakil dari daerah di pemerintah pusat.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan pemerintah daerah tak boleh berdiam diri untuk mencari bantuan dana ke pemerintah pusat. Menurut dia, pembangunan di daerah tak hanya cukup dengan mengandalkan APBN.
"Kalau kita hanya mengandalkan DAK (Dana Alokasi Khusus), daerah itu tidak akan maju. Harus ada intervensi dari pusat," kata Melchias dalam sebuah webinar bertema "Pengarusutamaan Masyarakat Lokal dalam Pembangunan dengan Spirit Kebhinekaan", pada Sabtu (12/9/2020).
Webinar yang dinisiasi KBM JAYA ini diikuti sekitar 300-an warga diaspora Maumere di seluruh Indonesia, termasuk di luar negeri yakni Sidney, Mexico dan Amerika Serikat.
Menurut Melchias, pemerintah daerah, termasuk Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo harus menjemput bola untuk mendapatkan anggaran dari pusat. Kata dia, salah satu faktor penyebab mandeknya pembangunan di daerah selama ini adalah kurangnya komunikasi daerah dengan pusat.
"Kalau di antara kita satu saat ada yang jadi Bupati, tolong harus memiliki komunikasi dengan baik. Tidak ada lagi calo-calo yang berkeliaran mencari anggaran, lebih baik pakai jalur yang benar," jelasnya.
Sebagai anggota legislatif dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Melchias mengaku sudah membantu daerahnya untuk mendapatkan anggaran dari pusat. Salah satunya ialah mempertemukan Wakil Gubernur NTT Josef Nai Soi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
"Saya membawa Yosef Nai Soi ke Ibu Sri Mulyani, NTT diberikan Rp350 miliar. Itu karena komunikasi yang baik antara daerah dengan pusat," katanya.
"Kantor saya selalu terbuka. Bukan saya yang ke daerah, nanti dituding macam-macam lagi kalau kami cari-cari proyek," imbuh Melchias.
Selain Melchias Mekeng, narasumber lainnya adalah dalam mendukung pembahasan tema di atas berasal dari daerah dan nasional dengan latar belakang beragam. Narasumber tersebut adalah Bupati Sikka periode 2003-2008, (Drs Alex Longginus), Pater Dr. Hubert Thomas, SVD dan Pater Dr. John Prior, SVD–keduanya sebagai Cendekiawan Katolik dari Puslit Candraditya Maumere, Haji Abd. Rasyid Wahab sebagai Tokoh Agama dan cendekiawan Muslim, John Bala, SH sebagai aktivis HAM, Robert Endi Jaweng, MAP sebagai Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), dan Petrus Selestinus, SH, MH sebagai Ketua KBM Jaya dan Koordinator TPDI.