Prabowo Siapkan Kebijakan Baru untuk Hentikan Kecurangan Distribusi Beras

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Presiden RI Prabowo Subianto tengah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis guna mengakhiri praktik curang dalam distribusi beras nasional. Langkah ini diambil demi menciptakan sistem distribusi beras yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo usai rapat terbatas bersama sejumlah kementerian dan lembaga, Jumat (25/7/2025) pagi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan yang sedang dirumuskan merupakan respons langsung atas laporan berkala yang diterima Presiden mengenai berbagai bentuk penyimpangan.

"Presiden secara rutin menerima laporan tentang manipulasi harga dan kualitas beras. Banyak yang masih tega mengambil keuntungan secara tidak adil. Karena itu, pemerintah perlu bertindak cepat dan tegas," ungkap Prasetyo.

• Baca juga:

  Struktur Polri Bisa Dirombak? Yusril Sebut Ada Usulan Polri di Bawah Kementerian

Pengawasan Diperketat, Bulog Siap Dilibatkan Lebih Besar

Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah penyederhanaan klasifikasi beras serta peningkatan pengawasan terhadap penggilingan padi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan memberikan penugasan khusus kepada Perum Bulog untuk memastikan distribusi beras berjalan sesuai aturan.

• Baca juga:

  Prabowo Siapkan Kebijakan Baru untuk Hentikan Kecurangan Distribusi Beras

Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan harga melalui penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurut Prasetyo, harga gabah kering panen di tingkat petani saat ini sudah stabil dan sesuai HPP.

Namun, tantangan tetap ada. Beberapa perusahaan diketahui masih melanggar ketentuan, misalnya dengan mencampur kualitas beras atau mengganti kemasan agar bisa dijual dengan harga lebih tinggi.

Klasifikasi Beras Premium-Medium Bakal Dihapus?

Menanggapi wacana penghapusan klasifikasi beras premium dan medium yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Prasetyo menyebut hal tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan. Pemerintah disebut tengah mencari solusi terbaik untuk melindungi hak konsumen secara adil dan wajar.

"Tujuannya agar masyarakat bisa membeli beras tanpa dibingungkan oleh klasifikasi, dan tidak dirugikan oleh permainan pelaku pasar," tambahnya dikutip Antara.

Langkah Serius Pemerintah Jaga Kedaulatan Pangan

Dengan langkah-langkah tegas yang tengah dirumuskan ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo menunjukkan keseriusannya dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Publik kini menanti implementasi kebijakan baru yang diharapkan dapat menghentikan praktik curang sekaligus menyejahterakan petani dan konsumen.