Loading
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua motor merek Ducati dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel di Jakarta, pada Kamis (21/8/2025).(KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengamankan barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer. Hingga Kamis (21/8/2025) sore, tercatat ada 21 kendaraan yang berhasil disita penyidik.
“Sejauh ini barang bukti yang diamankan terdiri dari 15 unit kendaraan roda empat dan 6 unit kendaraan roda dua,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Namun, Budi belum merinci siapa pemilik kendaraan-kendaraan tersebut maupun lokasi tempat penyitaannya.
Baca juga:
KPK Periksa Zulkifli HasanRincian Kendaraan yang Disita
Berdasarkan informasi yang dihimpun pewarta, kendaraan yang diamankan KPK meliputi:
Nissan GT-R
Toyota Corolla Cross
Dua unit Hyundai Palisade
Suzuki Jimny
Tiga unit Honda CR-V
Jeep
Toyota Hilux
Dua unit Mitsubishi Xpander
Hyundai Stargazer
BMW
Mitsubishi Pajero Sport
Vespa Sprint S 150
Vespa
Scrambler Ducati
Ducati Hypermotard
Ducati Xdiavel
Ducati (jenis lain)
Latar Belakang OTT
OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Ia menyebut, operasi senyap itu berkaitan dengan dugaan pemerasan. Selain Immanuel, ada sepuluh orang lain yang ikut diamankan.
Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap.
OTT KPK Sepanjang 2025
Kasus ini menjadi OTT kelima KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, lembaga antirasuah itu telah melakukan beberapa OTT lain, di antaranya:
1. Maret 2025 – OTT anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
2. Juni 2025 – OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
3. 7–8 Agustus 2025 – OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
4. 13 Agustus 2025 – OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Kasus yang melibatkan Wamenaker ini menambah daftar panjang OTT KPK di tahun politik 2025, yang dinilai publik semakin gencar dalam mengungkap dugaan praktik korupsi di berbagai sektor dikutip Antara.