Prabowo Sesalkan OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Tegaskan Komitmen Antikorupsi

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden Prabowo Subianto menyatakan penyesalannya atas operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini dianggap ironis karena terjadi di tengah gencarnya pemerintah menggalakkan agenda pemberantasan korupsi.

“Presiden sangat menyayangkan, apalagi sudah berulang kali mengingatkan agar pejabat tetap menjaga integritas,” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Komitmen Antikorupsi Pemerintah

• Baca juga:

  Tom Lembong Laporkan Tiga Hakim ke MA Usai Terima Abolisi Presiden

Prasetyo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Ia menambahkan, pesan moral ini selalu disampaikan Presiden kepada para menteri dan pejabat negara agar menjauhi praktik yang mencederai amanah publik.

“Bapak Presiden berulang kali mengingatkan seluruh jajaran, terutama anggota kabinet, untuk terus menjunjung semangat antikorupsi dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” ujar Prasetyo.

• Baca juga:

  Prabowo Sesalkan OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Tegaskan Komitmen Antikorupsi

Selain itu, Presiden juga meminta agar para pejabat lebih berhati-hati saat berbicara di ruang publik, supaya tidak menimbulkan kegaduhan yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan.

Rincian OTT KPK

• Baca juga:

  Prabowo Sesalkan OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Tegaskan Komitmen Antikorupsi

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan Immanuel Ebenezer. Menurutnya, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Yang bersangkutan diduga melakukan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 terhadap sejumlah perusahaan,” jelas Fitroh.

Dalam operasi itu, KPK juga mengamankan sepuluh orang lain bersama Wamenaker. Sesuai aturan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. OTT ini tercatat sebagai operasi kelima KPK sepanjang 2025.

Peringatan Presiden di Sidang Tahunan MPR

Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan MPR RI (15/8/2025), Presiden Prabowo menegaskan bahwa tantangan terbesar pemerintah adalah memberantas praktik korupsi yang masih marak, baik di kalangan birokrat, pejabat eselon, hingga pejabat BUMN dan BUMD.

“Korupsi jelas merugikan bangsa. Namun kita harus jujur mengakui bahwa masalah ini masih ada, dan kita tidak boleh menyerah,” tegas Presiden.

Ia menambahkan, sejak dilantik sebagai Presiden RI, dirinya sudah berjanji untuk menjalankan amanat konstitusi dengan penuh tanggung jawab, termasuk memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi di lembaga pemerintahan.

“Saya tidak punya pilihan lain selain memimpin perjuangan ini. Penyelewengan di semua institusi harus kita lawan,” pungkasnya dikutip Antara.