Selasa, 30 Desember 2025

KPK Selidiki Dugaan Tanah Negara Dijual Kembali dalam Proyek Kereta Cepat Whoosh


 KPK Selidiki Dugaan Tanah Negara Dijual Kembali dalam Proyek Kereta Cepat Whoosh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Antaranews)

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Salah satu temuan awal menunjukkan adanya praktik janggal: tanah milik negara diduga dijual kembali kepada negara sendiri.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan adanya indikasi oknum yang memanfaatkan situasi tersebut.

“Ada pihak-pihak tertentu yang menjual lahan milik negara seolah itu milik pribadi. Padahal, tanah itu jelas aset negara,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Menurut Asep, penjualan tersebut dilakukan dengan harga di atas nilai pasar. Padahal, seharusnya proyek nasional seperti Whoosh tidak perlu membayar lahan yang sudah menjadi aset pemerintah.

“Kalau itu kawasan hutan misalnya, cukup dilakukan konversi dengan lahan lain. Bukan dibayar seolah tanah baru,” tambahnya.

KPK kini fokus memeriksa pengadaan lahan yang dianggap tidak wajar dalam proyek strategis nasional itu.

“Kalau pembayarannya wajar, tentu tidak jadi perkara. Tapi kalau ada mark up, pembayaran tidak wajar, atau bahkan tanahnya bukan milik pribadi—ini jelas akan kami tindak,” tegas Asep.

Ia menambahkan, nilai uang yang diduga mengalir akibat praktik ini tidak kecil.“Ini bukan jumlah sedikit. Kita bicara uang besar. Maka, uang itu harus dikembalikan ke negara,” katanya.

Awal Mula Kasus: Dugaan Mark Up dan Pernyataan Mahfud MD

Kasus ini mencuat setelah Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek Whoosh.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official (14 Oktober 2025), ia menyebut biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan di China.

“Per kilometer di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS, tapi di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat. Ini harus ditelusuri, siapa yang menaikkan dan uangnya ke mana,” ujarnya dikutip Antara.

Menanggapi pernyataan itu, KPK sempat mengimbau Mahfud untuk melapor resmi agar informasi tersebut bisa ditindaklanjuti. Mahfud pun menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan.

Pada 27 Oktober 2025, KPK mengonfirmasi bahwa penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Whoosh sudah berjalan sejak awal tahun 2025.

Penelusuran KPK Masih Berlanjut

KPK memastikan penyelidikan proyek senilai puluhan triliun rupiah ini akan dilakukan secara transparan dan bertahap. Lembaga antikorupsi tersebut juga menegaskan bahwa setiap temuan indikasi kerugian negara akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Kami harus pastikan uang negara kembali dan semua pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tutup Asep.

Editor : Farida Denura

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Hukum & Kriminalitas Terbaru