-
-
-
Loading
Loading
Wakil Menteri HAM Mugiyanto. (Beritamoneter)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) meminta aparat kepolisian mempercepat penyelidikan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Pemerintah menilai pengungkapan kasus secara cepat dan transparan penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Komitmen tersebut sejalan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
“Komitmen pemerintah dalam perlindungan dan penghormatan HAM, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkumpul secara damai tidak berubah,” ujar Mugiyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (15/3/2026).
Baca juga:
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Rekaman Podcast, Polisi Diminta Usut TuntasMenurutnya, suara kritis dari masyarakat merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. Kritik publik menjadi mekanisme check and balances yang justru memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal tersebut juga sejalan dengan agenda Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Sorotan Komunitas Internasional
Kasus yang menimpa Andrie Yunus tidak hanya menjadi perhatian dalam negeri, tetapi juga mendapat sorotan komunitas internasional. Beberapa tokoh HAM dunia disebut telah mengikuti perkembangan kasus tersebut.
Di antaranya Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk serta Pelapor Khusus PBB untuk Perlindungan Pembela HAM, Mary Lawlor.
Baca juga:
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Rekaman Podcast, Polisi Diminta Usut TuntasMenurut Mugiyanto, perhatian internasional ini bisa mempengaruhi posisi Indonesia di kancah global, khususnya dalam kapasitasnya sebagai anggota sekaligus Presiden Dewan HAM PBB.
Karena itu, ia menilai proses penyelidikan harus dilakukan secara cepat, transparan, dan menyeluruh.
“Percepatan penyelidikan dan pengungkapan informasi yang jelas mengenai serangan air keras terhadap saudara Andrie Yunus sangat mendesak dilakukan oleh kepolisian,” katanya.
Dorong Pengungkapan Pelaku dan Motif
Kementerian HAM menyatakan telah berkomunikasi dengan Kepolisian Republik Indonesia guna mendorong percepatan penyelidikan. Fokusnya adalah mengungkap pelaku, motif, serta kemungkinan adanya aktor intelektual di balik serangan tersebut.
Pengungkapan yang tuntas dinilai penting untuk mencegah spekulasi publik yang dapat merusak kredibilitas komitmen pemerintah dalam perlindungan HAM.
Mugiyanto juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang membantu proses identifikasi pelaku melalui rekaman kamera pengawas (CCTV). Meski demikian, ia mengingatkan publik agar tetap mengacu pada hasil penyelidikan resmi aparat penegak hukum.
Apalagi, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) saat ini memungkinkan terjadinya manipulasi informasi yang dapat menyesatkan publik.
Negara Tanggung Biaya Pengobatan Korban
Di sisi lain, pemerintah menyatakan dukungan penuh terhadap proses pemulihan korban yang saat ini masih menjalani perawatan medis.
“Negara akan menanggung biaya pengobatan dan pemulihan hingga tuntas,” ujar Mugiyanto.
Ia juga menyampaikan simpati dan solidaritas kepada Andrie Yunus serta berharap korban dapat segera pulih setelah mendapatkan perawatan medis yang optimal.
Kasus ini diharapkan dapat segera terungkap agar memberikan kepastian hukum, sekaligus memastikan perlindungan terhadap para pembela hak asasi manusia di Indonesia tetap terjaga
