Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, TNI Janji Proses Transparan dan Profesional

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM dari KontraS, Andrie Yunus, kini memasuki babak baru. Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan terbuka kepada publik.

Komandan Puspom TNI, Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutup-nutupi proses hukum yang berjalan. Transparansi menjadi komitmen utama, termasuk dalam menyampaikan perkembangan kasus kepada media.

“Proses ini akan kami jalankan secara profesional dan transparan. Setiap tahap akan kami sampaikan, termasuk kepada media,” ujar Yusri di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (18/3/2026).

• Baca juga:

  Polda Metro Jaya Selidiki Serangan Air Keras terhadap Aktivis KontraS

Empat Anggota TNI Ditahan

Dalam perkembangan terbaru, Puspom TNI telah menahan empat personel aktif yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Keempatnya merupakan anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS) TNI.

• Baca juga:

  Polda Metro Jaya Selidiki Serangan Air Keras terhadap Aktivis KontraS

Mereka masing-masing berinisial NDP, SL, BWH, dan ES. Saat ini, seluruh terduga pelaku ditahan di Rumah Tahanan Pomdam Jaya/Jayakarta dengan pengamanan ketat.

Menurut Yusri, lokasi penahanan tersebut memiliki sistem keamanan tinggi (maximum security), guna memastikan proses hukum berjalan tanpa gangguan.

• Baca juga:

  Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Rekaman Podcast, Polisi Diminta Usut Tuntas

Motif Masih Didalami

Meski sudah ada penahanan, pihak TNI belum mengungkap motif di balik aksi penyiraman air keras tersebut. Penyidik masih mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan saksi untuk memperkuat konstruksi perkara.

“Kami masih mendalami, termasuk mengumpulkan saksi dan alat bukti. Mohon publik bersabar,” kata Yusri dikutip Antara.

Koordinasi dengan Kepolisian

Dalam penanganan kasus ini, Puspom TNI juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sejumlah langkah prosedural telah disiapkan, mulai dari pembuatan laporan polisi hingga pengajuan visum et repertum ke rumah sakit.

Langkah ini penting untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan dan memiliki dasar pembuktian yang kuat di pengadilan.

Ancaman Hukuman hingga 7 Tahun

Keempat terduga pelaku kini terancam dijerat Pasal 467 KUHP ayat 1 dan 2. Jika terbukti bersalah, mereka dapat menghadapi hukuman maksimal hingga 7 tahun penjara.

Puspom TNI memastikan bahwa setiap perkembangan kasus akan terus diinformasikan secara berkala kepada publik hingga memasuki tahap persidangan.

“Yang jelas, tidak ada yang kami tutupi. Semua akan kami sampaikan secara terbuka,” tegas Yusri.