-
-
-
Loading
Loading
Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent. (Foto: X - Secretary of Treasury Scott Bessent)
WASHINGTON DC, ARAHKITA.COM – Pemerintah Amerika Serikat berpeluang memperpanjang tenggat negosiasi tarif dagang dengan sejumlah mitra utama hingga 1 September 2025, bertepatan dengan Hari Buruh nasional, menggantikan batas waktu sebelumnya pada 9 Juli.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dalam wawancara dengan Fox News pada Jumat (27/6). Ia menyebutkan bahwa proses negosiasi dengan 18 mitra dagang penting masih berlangsung dan menunjukkan potensi kemajuan.
"Jika kami bisa menandatangani 10 hingga 12 dari 18 perjanjian utama — dan masih ada 20 negara mitra lainnya — saya pikir kita punya peluang menyelesaikan perundingan sebelum Hari Buruh," ujar Bessent.
Trump Isyaratkan Fleksibilitas Tenggat Waktu
Presiden AS Donald Trump juga turut mengomentari rencana tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan arah kebijakan tarif.
"Kami bisa memperpanjang, memperpendek, atau langsung ambil tindakan. Saya ingin cepat selesai. Bahkan saya ingin mengirim surat ke semua negara: ‘Selamat, Anda kini membayar 25 persen’,” ujar Trump dengan nada khasnya.
Sejauh ini, satu-satunya perjanjian perdagangan yang telah rampung di bawah pemerintahan Trump adalah dengan Inggris, di samping kesepakatan gencatan dagang sementara dengan China.
Ekspor Mineral Langka China dan Ancaman Kenaikan Tarif
Bessent juga menyampaikan perkembangan terkait China, khususnya ekspor mineral tanah jarang yang kembali dibuka oleh Beijing pada Jumat sebelumnya. Ia berharap material penting tersebut segera mengalir kembali ke pasar AS.
Lebih lanjut, ia menegaskan posisi pemerintah dalam menjaga tekanan terhadap negara mitra agar kesepakatan tercapai.
"Presiden Trump memberi kami daya tawar maksimal. Jika tak ada kesepakatan, maka tarif per 2 April akan diberlakukan kembali. Ini membuat negara-negara kini mendekati kami dengan penawaran yang jauh lebih baik," jelas Bessent dikutip dari Antara.
Kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari strategi negosiasi yang agresif, namun juga berisiko menimbulkan gejolak baru di pasar global, seperti yang pernah terjadi saat pengumuman tarif sebelumnya.
