AS Umumkan 26 Negara Pendiri Dewan Perdamaian Gaza, Indonesia Masuk Daftar

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump resmi mengumumkan 26 negara anggota pendiri Dewan Perdamaian untuk Jalur Gaza, Rabu (28/1/2026). Indonesia tercantum dalam daftar negara yang ikut sejak tahap awal pembentukan inisiatif tersebut.

Pengumuman ini disampaikan sekitar sepekan setelah Trump memperkenalkan Dewan Perdamaian Gaza dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss. Tak lama berselang, badan baru itu juga meluncurkan akun resmi di platform media sosial X sebagai penanda dimulainya aktivitas komunikasi publik.

Negara-negara yang ditetapkan sebagai anggota pendiri berasal dari berbagai kawasan dunia, mulai dari Timur Tengah, Asia, Eropa, hingga Amerika Latin. Selain Indonesia, daftar tersebut mencakup Argentina, Armenia, Azerbaijan, Albania, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, El Salvador, Mesir, Hungaria, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Türkiye, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam.

• Baca juga:

  Swedia Ogah Gabung Dewan Perdamaian Gaza Versi Trump, Ini Alasannya

Keberagaman latar belakang kawasan ini disebut mencerminkan upaya membangun format kerja sama lintas regional dalam menangani isu Gaza, tidak hanya dari perspektif Timur Tengah, tetapi juga melibatkan negara-negara non-tradisional dalam diplomasi konflik Palestina–Israel.

Namun, absennya sejumlah negara besar Eropa Barat menjadi sorotan. Prancis, Jerman, dan Inggris tidak tercantum dalam daftar anggota pendiri. Ketidakhadiran ini terjadi di tengah hubungan yang kurang harmonis antara Washington dan beberapa ibu kota Eropa, menyusul perbedaan pandangan dengan Trump, termasuk soal isu Greenland dan kebijakan tarif perdagangan.

• Baca juga:

  Jelang Dilantik, Zohran Mamdani Tegaskan Komitmen Lawan Islamofobia di New York

Di Eropa Timur, Ukraina mempertanyakan mekanisme partisipasinya dalam dewan tersebut, mengingat Belarus diundang sebagai anggota pendiri. Rusia sendiri tidak masuk dalam daftar, meski Presiden Vladimir Putin menyatakan kesiapan Moskow mengalokasikan dana hingga 1 miliar dolar AS dari aset Rusia yang sebelumnya dibekukan oleh pemerintah AS, untuk mendukung anggaran dewan tersebut.

Sementara itu, Kanada dilaporkan tidak lagi diundang bergabung. Keputusan ini dikaitkan dengan pernyataan Perdana Menteri Mark Carney di Forum Ekonomi Dunia yang menyinggung praktik pemaksaan ekonomi oleh negara-negara besar—pernyataan yang dinilai tidak sejalan dengan sikap Washington.

• Baca juga:

  Zelenskyy Desak Trump Beri Jaminan Keamanan Jangka Panjang untuk Ukraina

Trump pertama kali mengumumkan rencana pembentukan Dewan Perdamaian Gaza pada 15 Januari 2026 sebagai bagian dari strategi besarnya terkait masa depan Jalur Gaza. Rencana ini kemudian berkontribusi pada tercapainya kesepakatan gencatan senjata dikutip Antara.

Secara hukum internasional, Dewan Perdamaian Gaza memperoleh mandat melalui Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 yang disahkan pada November 2025. Awalnya, dewan ini dirancang untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan proses rekonstruksi di Jalur Gaza.

Namun dalam piagam terbarunya, mandat Dewan Perdamaian diperluas. Tidak hanya fokus pada Gaza, badan ini juga diberi kewenangan menjalankan inisiatif pembangunan perdamaian di wilayah lain yang terdampak atau berisiko mengalami konflik bersenjata.

Meski telah diumumkan secara resmi, hingga kini pemerintah AS belum merinci struktur kepemimpinan, mekanisme kerja, maupun jadwal operasional Dewan Perdamaian Gaza. Detail tersebut disebut akan diumumkan dalam tahap lanjutan.