-
-
-
Loading
Loading
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. ANTARA/Anadolu/py.
MOSKOW, ARAHKITA.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dikabarkan meminta parlemen Ukraina untuk mulai menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) yang memungkinkan digelarnya pemilihan presiden di tengah status darurat militer akibat perang.
Laporan tersebut disampaikan kantor berita RBC-Ukraine pada Senin (15/12/2025). Permintaan ini menjadi sinyal baru dari Zelenskyy yang sebelumnya menilai pemilu tidak memungkinkan dilaksanakan selama konflik bersenjata masih berlangsung.
Wakil Ketua Parlemen Ukraina, Oleksandr Korniyenko, pada 11 Desember lalu menyatakan bahwa parlemen akan menyusun dasar hukum yang diperlukan agar pemilihan presiden bisa segera dilakukan, meski negara masih berada dalam situasi perang.
Menurut sumber yang dikutip RBC-Ukraine, RUU tersebut akan mengatur skema pemilihan presiden yang digelar dalam jangka waktu 60 hari. Mekanisme ini serupa dengan prosedur pemilu yang dimajukan dari jadwal normal.
Meski demikian, sejumlah pihak yang terlibat dalam pembahasan tersebut meragukan RUU itu dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Tantangan teknis, keamanan, hingga kondisi darurat militer disebut menjadi hambatan utama dalam penyusunan regulasi tersebut.
Sebelumnya, pada 9 Desember, Zelenskyy secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk mengubah undang-undang demi membuka jalan bagi pelaksanaan pemilihan presiden. Pernyataan ini menandai perubahan sikap, mengingat ia sempat menjadikan kondisi perang sebagai alasan penundaan pemilu dilansir Antara.
Secara konstitusional, masa jabatan Zelenskyy seharusnya berakhir pada 20 Mei 2024. Namun, pemilihan presiden tidak dapat digelar karena status darurat militer dan mobilisasi nasional yang diberlakukan sejak invasi Rusia.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut menyoroti situasi politik Ukraina. Ia menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi rakyat Ukraina untuk memilih pemimpin baru. Bahkan, Trump sebelumnya melontarkan kritik keras dengan menyebut Zelenskyy sebagai “diktator tanpa pemilu” dan mengklaim tingkat dukungan publik terhadap pemerintahannya menurun drastis.
Wacana pemilu di tengah perang ini pun memicu perdebatan luas, baik di dalam negeri Ukraina maupun di komunitas internasional, terkait legitimasi, keamanan, dan stabilitas politik negara tersebut.
