Selasa, 30 Desember 2025

​Sengketa Perbatasan Kamboja-Thailand: Malaysia Gelar Pertemuan Khusus Menlu ASEAN


 ​Sengketa Perbatasan Kamboja-Thailand: Malaysia Gelar Pertemuan Khusus Menlu ASEAN Arsip Foto - Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Foreign Ministers Meeting/AMM) yang diselenggarakan sebelum rangkaian KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia, Minggu (25/5/2025). ANTARA/HO-Kemlu RI/aa.

​KUALA LUMPUR, ARAHKITA.COM – Sebagai pemegang keketuaan ASEAN 2025, Malaysia bergerak cepat merespons dinamika kawasan. Hari ini, Senin (22/12/2025), para Menteri Luar Negeri ASEAN berkumpul di Kuala Lumpur untuk membahas isu krusial: konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand. ​

Pertemuan darurat ini merupakan tindak lanjut konkret dari kesepakatan yang dicapai oleh para pemimpin ketiga negara pada 11 Desember lalu. Dipimpin langsung oleh Menlu Malaysia, Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan, agenda utama diskusi ini adalah mencari jalan keluar damai demi menjaga stabilitas Asia Tenggara.

​Misi De-eskalasi dan Semangat Solidaritas

​Fokus utama pertemuan ini bukan sekadar bicara, melainkan merumuskan langkah taktis ASEAN dalam mendukung de-eskalasi ketegangan. ASEAN berharap kedua negara bisa segera menghentikan permusuhan dan kembali ke meja dialog.

​"Langkah ini adalah cerminan nyata dari prinsip ASEAN Centrality. Kita ingin memastikan bahwa setiap konflik di kawasan dapat diselesaikan dengan semangat kekeluargaan, sesuai dengan Piagam ASEAN dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC)," tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia dikutip Antara.

​Sebagai ketua, Malaysia berkomitmen menjadi fasilitator yang menjunjung tinggi hukum internasional dan hubungan bertetangga yang baik. Tujuannya jelas: menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, berkelanjutan, dan permanen. ​

Pertemuan Tertutup Karena Isu Sensitif ​Mengingat sensitivitas isu perbatasan yang dibahas, otoritas Malaysia memberlakukan kebijakan pembatasan akses bagi awak media internasional dan swasta.

​Untuk saat ini, peliputan eksklusif hanya diberikan kepada media resmi pemerintah Malaysia. Kebijakan ini diambil guna menjaga kekondusifan jalannya negosiasi, namun pemerintah tetap menjamin ketersediaan informasi visual dan faktual bagi publik melalui kanal resmi mereka.

Editor : Farida Denura

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Internasional Terbaru