Trump Perintahkan AS Keluar dari 66 Lembaga Internasional, Termasuk Kerangka Kerja Iklim PBB

WASHINGTON, ARAHKITA.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menarik negaranya dari 66 organisasi dan badan internasional, termasuk kerangka kerja iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFCCC. Langkah ini menandai semakin jauhnya Amerika Serikat dari kerja sama global di berbagai isu internasional.

Keputusan tersebut tertuang dalam perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada Rabu waktu setempat. Perintah itu menangguhkan dukungan dan partisipasi Amerika Serikat dalam puluhan organisasi, badan, dan komisi internasional setelah pemerintahannya melakukan peninjauan terhadap seluruh keterlibatan AS di lembaga-lembaga global, termasuk yang berafiliasi dengan PBB.

Gedung Putih, dilansir The Guardian, menyebut sebagian besar organisasi yang ditinggalkan berkaitan dengan isu iklim, tenaga kerja, dan bidang lain yang oleh pemerintahan Trump dinilai mendorong agenda keragaman serta inisiatif yang dikategorikan sebagai “woke”.

• Baca juga:

  Zelenskyy Peringatkan: Putin Bisa Perluas Serangan ke Negara Eropa Lain

Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa lembaga-lembaga tersebut dianggap melampaui mandat, boros, salah kelola, dan berpotensi bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat.

Penarikan diri ini dilakukan di tengah kebijakan luar negeri Trump yang semakin agresif dan kontroversial. Pemerintahannya sebelumnya telah meluncurkan langkah-langkah militer dan mengeluarkan pernyataan keras terhadap sejumlah negara, termasuk Venezuela, serta memicu kegelisahan sekutu dengan pernyataan terkait Greenland.

• Baca juga:

  Jelang Dilantik, Zohran Mamdani Tegaskan Komitmen Lawan Islamofobia di New York

Sebelum keputusan terbaru ini, pemerintahan Trump juga telah menghentikan dukungan terhadap sejumlah lembaga internasional penting seperti Organisasi Kesehatan Dunia, UNRWA, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan UNESCO. Pendekatan ini menandai perubahan signifikan dari kebijakan pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, yang umumnya mempertahankan keterlibatan aktif di PBB.

Analis senior PBB dari International Crisis Group, Daniel Forti, menilai kebijakan ini mencerminkan pendekatan sepihak Amerika Serikat terhadap multilateralisme. Ia menyebut Washington kini mendorong kerja sama internasional dengan syarat sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan AS sendiri.

• Baca juga:

  Zelenskyy Desak Trump Beri Jaminan Keamanan Jangka Panjang untuk Ukraina

Salah satu keputusan paling disorot adalah penarikan diri dari UNFCCC, perjanjian internasional yang menjadi dasar lahirnya Kesepakatan Paris tentang perubahan iklim. UNFCCC bertujuan mendukung upaya global, termasuk pendanaan bagi negara berkembang, untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Trump, yang sejak lama meragukan perubahan iklim, kembali menegaskan sikapnya dengan menghentikan keterlibatan AS dalam perjanjian tersebut.

Para ilmuwan iklim memperingatkan bahwa langkah ini dapat melemahkan upaya global menekan emisi gas rumah kaca. Mereka menilai sulit mencapai kemajuan signifikan tanpa partisipasi Amerika Serikat, salah satu negara dengan emisi karbon dan perekonomian terbesar di dunia.

Selain isu iklim, pemerintahan Trump juga kembali menghentikan dukungan terhadap badan kependudukan PBB. Lembaga ini telah lama menjadi sasaran kritik Partai Republik, meski tinjauan pemerintah AS pada masa Presiden Joe Biden tidak menemukan bukti atas tudingan keterlibatan dalam praktik aborsi paksa.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa peninjauan terhadap organisasi internasional lainnya masih terus berlangsung. Namun di sisi lain, pejabat AS menegaskan tetap ingin mempertahankan pengaruh Amerika Serikat di sejumlah lembaga strategis PBB yang berkaitan dengan penetapan standar global, terutama di sektor yang dinilai bersaing langsung dengan kepentingan China.