PBB Mengaku Belum Terima Pemberitahuan Resmi soal Keputusan AS Keluar dari 31 Entitas PBB

PBB, ARAHKITA.COM — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari Pemerintah Amerika Serikat terkait keputusan Washington untuk menarik diri dari 31 entitas PBB.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers harian pada Jumat. Ia menegaskan pihaknya sudah melakukan pengecekan, termasuk kepada departemen hukum PBB, namun belum ada komunikasi formal yang masuk.

“Belum, dan saya sudah memeriksa—terutama dengan departemen hukum kami—dan belum ada komunikasi resmi,” ujar Dujarric saat merespons pertanyaan wartawan.

• Baca juga:

  AS di Bawah Trump Tarik Diri dari 66 Organisasi Internasional

AS Akan Keluar dari 66 Organisasi Internasional

Pernyataan ini muncul setelah Gedung Putih mengumumkan bahwa Presiden AS Donald Trump menandatangani sebuah memorandum pada Rabu, 7 Januari 2026, yang berisi arahan agar Amerika Serikat menarik diri dari 66 organisasi internasional.

• Baca juga:

  PBB Belum Terlibat dalam Perundingan Stabilisasi Jalur Gaza, Tunggu Resolusi Dewan Keamanan

Dokumen tersebut mencakup:

• 31 entitas PBB, dan
• 35 entitas non-PBB

Pemerintah AS menyebut puluhan lembaga itu “tidak lagi melayani kepentingan Amerika.”

• Baca juga:

  Sekjen PBB Ucapkan Selamat Idul Adha, Serukan Solidaritas di Tengah Konflik Global

Keputusan ini langsung menuai sorotan luas karena menyangkut banyak kerja sama internasional yang selama ini menjadi bagian penting dari arsitektur global—mulai dari pembangunan, kemanusiaan, hingga isu lingkungan dan hak asasi.

Sekjen PBB Menyesalkan Langkah AS

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Kamis, 8 Januari 2026, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan penyesalan atas pengumuman tersebut.PBB juga mengingatkan bahwa kontribusi negara anggota terhadap anggaran PBB bukan sekadar pilihan politik, melainkan kewajiban hukum berdasarkan Piagam PBB.

PBB menekankan bahwa iuran yang ditetapkan untuk anggaran reguler dan misi penjaga perdamaian PBB—sebagaimana disahkan Majelis Umum—mengikat seluruh negara anggota, termasuk Amerika Serikat.

Mandat PBB Tetap Berjalan

Meski ada dinamika politik global, PBB memastikan bahwa entitas-entitasnya tetap menjalankan mandat yang telah diberikan negara anggota.

PBB menegaskan lembaga-lembaga yang berada di bawah payungnya tetap memiliki tanggung jawab pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan—terutama dalam isu kemanusiaan dan perdamaian.

“Semua entitas PBB akan terus melanjutkan implementasi mandat yang diberikan oleh negara-negara anggota. Kami memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya bagi mereka yang bergantung pada kami. Kami akan terus menjalankan mandat kami dengan penuh tekad,” demikian pernyataan PBB dikutip Antara.