Trump Kaitkan Ambisi Kuasai Greenland dengan Kegagalan Raih Nobel, Ketegangan AS-Uni Eropa Meningkat

WASHINGTON, ARAHKITA.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaitkan kembali ambisinya untuk menguasai Greenland dengan kegagalannya meraih Hadiah Nobel Perdamaian. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, yang berisiko memicu kembali perang dagang dan mengguncang stabilitas aliansi transatlantik.

Dalam pesan teks yang dikirim kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre pada Minggu, Trump menyatakan bahwa ia tidak lagi merasa berkewajiban untuk memikirkan semata-mata perdamaian setelah tidak memperoleh Hadiah Nobel. Ia menulis bahwa Amerika Serikat membutuhkan kendali penuh dan total atas Greenland demi keamanan global.

Trump menegaskan bahwa Denmark tidak mampu melindungi Greenland dari ancaman Rusia maupun China, sekaligus mempertanyakan dasar kepemilikan wilayah tersebut. Greenland saat ini merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark dan memiliki posisi strategis serta sumber daya mineral yang melimpah di kawasan Arktik.

• Baca juga:

  Zelenskyy Peringatkan: Putin Bisa Perluas Serangan ke Negara Eropa Lain

Dalam beberapa pekan terakhir, dilansir The Guardian, Trump meningkatkan tekanan dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih Greenland dengan cara apa pun. Ia juga mengancam akan memberlakukan tarif hukuman terhadap sejumlah negara Eropa mulai 1 Februari, dengan tarif awal 10 persen yang dapat meningkat hingga 25 persen jika penolakan terhadap rencananya tidak dicabut.

Ancaman tarif tersebut menyasar Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Langkah ini dinilai berpotensi menjerumuskan hubungan dagang Amerika Serikat dan Uni Eropa ke dalam kekacauan baru, sekaligus merusak solidaritas NATO yang selama puluhan tahun menjadi pilar keamanan Barat.

• Baca juga:

  Trump Mau Pasang Tarif untuk Eropa demi Greenland, Menlu Denmark: Ini Mengejutkan

Trump juga mengguncang NATO dengan menolak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk merebut Greenland. Sikap tersebut menuai kecaman karena Greenland dilindungi oleh payung keamanan NATO, sementara Amerika Serikat sendiri telah memiliki pangkalan militer serta perjanjian bilateral dengan Denmark yang memungkinkan perluasan kehadiran militernya di pulau tersebut.

Dalam wawancara singkat dengan NBC, Trump kembali menegaskan rencananya untuk menerapkan tarif dan menyalahkan Norwegia atas kegagalannya meraih Hadiah Nobel Perdamaian. Ia menuding bahwa pemerintah Norwegia memiliki kendali penuh atas proses pemberian penghargaan tersebut, meskipun komite Nobel secara resmi bersifat independen dari pemerintah.

• Baca juga:

  Survei Ungkap Separuh Lebih Warga AS Tolak Akuisisi Greenland

Hadiah Nobel Perdamaian diberikan oleh Komite Nobel Norwegia, sebuah lembaga independen yang anggotanya ditunjuk oleh parlemen Norwegia. Tahun lalu, penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh oposisi Venezuela María Corina Machado, yang kemudian mendedikasikan penghargaan itu kepada Trump dan menyerahkan medalinya kepadanya.

Pemerintah Denmark menanggapi situasi ini dengan meningkatkan koordinasi diplomatik. Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen menyebut pihaknya telah membahas kemungkinan misi NATO di Greenland dan kawasan Arktik bersama Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menegaskan bahwa tekanan terhadap Denmark tidak akan berhasil dan hukum internasional harus dihormati.

Pemerintah Greenland juga menolak keras tekanan dari Amerika Serikat. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa Greenland adalah masyarakat demokratis yang berhak menentukan masa depannya sendiri dan tidak akan tunduk pada intimidasi.

Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat di Brussels untuk membahas respons terhadap ancaman Trump. Opsi yang dipertimbangkan termasuk pemberlakuan tarif balasan terhadap impor Amerika Serikat senilai puluhan miliar euro serta penggunaan instrumen anti-paksaan yang dapat membatasi akses AS ke pasar dan layanan keuangan Eropa.

Sejumlah pemimpin Eropa, termasuk Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, menyerukan dialog untuk mencegah eskalasi. Namun mereka juga menegaskan bahwa Eropa siap melindungi kepentingannya jika kebijakan tarif sepihak Amerika Serikat benar-benar diterapkan.

Ketegangan ini memperlihatkan rapuhnya kepercayaan antara Washington dan sekutu-sekutunya di Eropa. Sejumlah diplomat menilai keputusan Trump kerap dipengaruhi spekulasi media domestik, bukan komunikasi diplomatik langsung, yang berpotensi memperdalam krisis transatlantik di tengah dinamika geopolitik global.