Sanae Takaichi Bubarkan Majelis Rendah, Jepang Siap Pemilu Kilat 8 Februari

TOKYO, ARAHKITA.COM — Jepang memasuki babak politik baru. Perdana Menteri Sanae Takaichi mengumumkan rencana pembubaran majelis rendah Parlemen Jepang pada Jumat, 23 Januari 2026, sekaligus menetapkan pemilihan umum legislatif dini yang akan digelar pada 8 Februari 2026.

Dalam konferensi pers Senin, 19 Januari 2026, Takaichi menjelaskan bahwa masa kampanye resmi akan dimulai 27 Januari, atau tak lama setelah pembubaran majelis rendah diumumkan saat pembukaan masa sidang biasa Parlemen tahun ini.

Menurut Takaichi, pemilu dini ini bukan sekadar rutinitas demokrasi, melainkan ajang bagi rakyat untuk menilai apakah ia masih layak melanjutkan kepemimpinannya. Ia secara terbuka menyerukan pemilih untuk menentukan apakah pemerintahannya pantas diberi mandat baru.

• Baca juga:

  ​Langkah Berani PM Sanae Takaichi: Bubarkan Parlemen demi Mandat Rakyat

Ujian Stabilitas Koalisi dan “Pergantian Arah Kebijakan”

Pemilu ini juga menjadi langkah Takaichi untuk menguatkan fondasi pemerintahannya, terlebih setelah kesepakatan koalisi antara Partai Liberal Demokrat (LDP) yang ia pimpin dengan Partai Inovasi Jepang (Ishin) pada Oktober tahun lalu.

Ia menyebut pemilu dini akan menjadi cermin suara publik terkait “pergeseran kebijakan” yang lahir dari dinamika baru koalisi. Targetnya jelas: membentuk pemerintahan yang punya dukungan mayoritas lebih kuat di majelis rendah.

Saat ini, koalisi pendukung pemerintah di majelis rendah hanya menang dengan selisih kursi yang sangat tipis, sehingga setiap agenda reformasi kerap dihadapkan pada risiko politik.

Janji Mengakhiri “Penghematan Berlebihan”

Di tengah tekanan ekonomi dan biaya hidup yang naik, Takaichi mencoba menawarkan pendekatan berbeda. Ia berjanji akan menghentikan praktik “penghematan berlebihan” dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan fiskal Jepang dalam jangka panjang.

Untuk menenangkan pasar dan membangun kembali kepercayaan terhadap kondisi keuangan negara, ia juga berencana menerapkan “tolok ukur yang jelas dan objektif” dalam kebijakan fiskal.

Salah satu yang paling menonjol: Takaichi mengusulkan pembebasan pajak untuk produk makanan selama dua tahun, sebagai respons terhadap kenaikan biaya hidup.Langkah ini dinilai mencerminkan perubahan posisi dibandingkan saat ia berkampanye menjadi Ketua LDP pada Oktober lalu—masa yang kemudian mengantarkannya ke kursi perdana menteri.

Parlemen Terbelah, Pemerintah Tak Bisa Jalan Sendiri

Masalah Takaichi tidak berhenti di majelis rendah. Di majelis tinggi, blok pemerintah bahkan berada dalam posisi minoritas. Artinya, pemerintah harus berkompromi dengan oposisi agar anggaran negara maupun rancangan undang-undang penting bisa lolos.

Dalam konteks itu, Takaichi menekankan pentingnya “stabilitas politik” sebagai syarat agar pemerintahannya mampu menjalankan reformasi tanpa terus-menerus tersandera tarik-menarik kepentingan.

Pemilu dini ini juga akan menjadi yang pertama sejak Takaichi resmi menjabat sebagai perdana menteri pada 21 Oktober 2025. Pemungutan suara kali ini berlangsung kurang dari 18 bulan setelah pemilu sebelumnya pada Oktober 2024.

Sebagai catatan, sesuai konstitusi Jepang, anggota majelis rendah memiliki masa jabatan empat tahun, kecuali jika parlemen dibubarkan lebih awal dikutip Antara.

Oposisi Menguat: Aliansi Baru DiluncurkanDi sisi lain, kubu oposisi juga bergerak cepat. Pada Kamis, 15 Januari 2026, Partai Demokratik Konstitusional Jepang (CDPJ) dan Partai Komeito—mantan sekutu lama LDP—mengumumkan pembentukan Aliansi Reformasi Sentris (CRA).

Aliansi ini diproyeksikan menjadi kekuatan oposisi terbesar, sekaligus pesaing utama blok konservatif yang berkuasa.

Namun, oposisi tidak tinggal diam menanggapi keputusan pemilu dini. Mereka mengkritik langkah Takaichi yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan politik, terutama karena Jepang tengah bersiap memasuki pembahasan anggaran negara tahun fiskal 2026.

Menanggapi kritik tersebut, Takaichi menegaskan bahwa ia ingin legislator dapat mengesahkan RUU anggaran “secepatnya” agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian. Menurutnya, pertimbangan itu pula yang membuat ia memutuskan pemilu digelar pada 8 Februari 2026.