Kemlu RI Tunda Misi Pasukan ke Gaza, Pembahasan Board of Peace Masih Ditangguhkan

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, saat ini masih ditunda. Tidak hanya itu, pembahasan terkait Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) juga masih dalam status “on hold”.

Juru bicara Kemlu RI, Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa hingga kini belum ada perkembangan baru terkait keterlibatan Indonesia dalam misi internasional tersebut.

“Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini ditunda dan segala pembahasan terkait Board of Peace masih ditangguhkan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

• Baca juga:

  CSIS: Keterlibatan RI di Gaza Harus Sejalan dengan Solusi Dua Negara

Respons atas Isu Pasukan Internasional di Gaza

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas laporan yang menyebutkan adanya rencana pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza mulai Mei mendatang.

• Baca juga:

  Indonesia Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, Trump: Terima Kasih Negara Besar

Kemlu menegaskan bahwa jika Indonesia nantinya terlibat dalam misi semacam itu, seluruh keputusan tetap berada di bawah kendali nasional dan harus sesuai dengan mandat internasional.

Partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF), misalnya, harus mengacu pada mandat Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 (2025), serta tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif dan kepentingan nasional.

• Baca juga:

  Blokade Selat Hormuz Picu Kekhawatiran, Arab Saudi Minta AS Kembali Berunding dengan Iran

Laporan Internasional: Indonesia Disebut Akan Kirim Pasukan

Sebelumnya, laporan media internasional menyebutkan bahwa Israel tengah mempersiapkan pengerahan pasukan internasional di Gaza sebagai bagian dari rencana lanjutan yang diusulkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dalam laporan tersebut, Indonesia disebut-sebut akan mengirim sekitar 5.000 personel, bersama sejumlah negara lain seperti Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo.

Pasukan itu dikabarkan akan mulai beroperasi pada 1 Mei dan ditempatkan di wilayah Rafah, Gaza selatan, sebelum diperluas ke area lain.

Bahkan, disebutkan pula bahwa delegasi militer dari negara-negara peserta akan melakukan kunjungan awal ke Gaza untuk survei sebelum proses pengerahan dilakukan.

Alasan Penundaan: Situasi Timur Tengah Memanas

Namun, pemerintah Indonesia memilih untuk bersikap hati-hati. Sejak awal Maret 2026, Kemlu telah memutuskan untuk menangguhkan seluruh pembahasan terkait BoP.

Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran dengan AS dan Israel.

Juru bicara Kemlu RI lainnya, Yvonne Mewengkan, menegaskan bahwa prioritas utama Indonesia saat ini adalah memantau dinamika konflik dan memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan tersebut.

“Segala pembahasan dengan Board of Peace saat ini ditangguhkan atau ‘on hold’,” jelasnya dikutip Antara.

Fokus Indonesia: Keselamatan WNI dan Stabilitas Kawasan

Langkah penundaan ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan strategis di tengah situasi global yang belum stabil.

Di satu sisi, Indonesia terus berkomitmen pada misi perdamaian dunia. Namun di sisi lain, perlindungan WNI dan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.