Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian. Antaranews
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Hubungan Amerika Serikat dan China kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan tuduhan baru terkait dugaan campur tangan Beijing dalam pemilu Amerika. Pemerintah China langsung membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa negaranya tidak pernah ikut campur dalam proses politik negara lain.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyebut tuduhan yang disampaikan Trump sama sekali tidak memiliki dasar fakta. Menurutnya, tuduhan tersebut hanya bertujuan mendiskreditkan China di mata publik internasional.
"Tuduhan Amerika Serikat tidak memiliki dasar fakta dan bertujuan untuk menjelekkan China," kata Lin Jian kepada wartawan di Beijing, Jumat (17/7/2026).
Pernyataan itu muncul setelah Trump menuduh bahwa sejak siklus pemilu 2020, China berhasil memperoleh sekitar 220 juta data pemilih Amerika Serikat. Ia bahkan menyebutnya sebagai "kompromi data pemilu terbesar dalam sejarah."
Dalam pidato utama yang disiarkan secara nasional, Trump juga mengumumkan deklasifikasi sejumlah dokumen intelijen. Menurutnya, dokumen tersebut menunjukkan adanya campur tangan asing yang luas serta mengungkap kerentanan serius dalam sistem pemilu Amerika Serikat.
Namun, Beijing menolak seluruh tuduhan tersebut.
Lin Jian menegaskan bahwa China secara konsisten menjalankan prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. Ia menegaskan bahwa pemerintah China tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri pemilu Amerika Serikat dan tidak pernah melakukan tindakan tersebut.
"China berpegang teguh pada prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara lain. China tidak tertarik mencampuri pemilu Amerika Serikat dan tidak pernah melakukannya," ujarnya dikutip Antara.
Dalam kesempatan yang sama, Lin justru melontarkan kritik balik kepada Amerika Serikat. Ia mempertanyakan siapa pihak yang selama ini kerap mencampuri urusan dalam negeri negara lain, melakukan pengawasan terhadap pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat di berbagai belahan dunia, serta mengumpulkan data warga negara asing dalam skala besar.
Sementara itu, Amerika Serikat dijadwalkan menggelar pemilu paruh waktu pada November 2026.
Trump, yang mengutip laporan CIA, juga menyatakan bahwa pada pertengahan 2018, saat dirinya menjabat sebagai presiden untuk periode pertama, Partai Komunis China memiliki kebijakan untuk memanfaatkan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri yang menentangnya. Menurut Trump, langkah itu dilakukan untuk mengurangi peluangnya memenangkan pemilu 2020, mendorongnya mundur dari pencalonan, atau menggagalkan upayanya terpilih kembali.
Hingga kini, pemerintah China tetap menegaskan bahwa seluruh tuduhan tersebut tidak didukung bukti yang sah dan hanya merupakan klaim sepihak dari pihak Amerika Serikat.