Loading
Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Parlindungan Purba. (Humas DPD RI)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Parlindungan Purba berharap agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif. Dia mengatakan, sudah saatnya memikirkan konsep penanggulangan bencana yang sistematis. Mulai dari perencanaan mitigasi bencana sampai pada penanganan bencana. Pasalnya, saat ini, kata Parlindungan, semua pihak harus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di Indonesia.
Parlindungan melontarkan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komite II DPD RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (28/11/2018).
Dia menambahkan, saat bencana terjadi di Indonesia, masih terdapat beberapa masalah, seperti terlambatnya bantuan dan juga proses pemulihan infrastruktur yang dinilai kurang cepat.
“Beberapa kendala yang berpotensi menghambat optimalisasi upaya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang terjadi di Indonesia adalah anggaran yang terbatas, belum adanya pusat data dan lokasi kebencanaan, kapasitas dan sarana prasarana yang terbatas,” kata Senator dari Sumatera Utara ini.
Asuransi BencanaDia mendorong pemerintah mengoptimalisasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Hal itu guna melibatkan semua stakehoders agar tidak hanya mengurangi risiko bencana, tetapi juga meniadakan risiko bencana itu sendiri.
Selain itu, berkaca pada kerusakan infrastruktur setiap terjadi bencana alam, Parlindungan menekankan pentingnya asuransi bencana untuk tujuan pemulihan dan revitalisasi infrastruktur di wilayah yang terkena bencana.
“Kita akan terus mendorong adanya asuransi bencana alam. APBN sudah mengalokasikan, tetapi saat ini hanya untuk gedung Kemenkeu dulu. Kedepannya Komite II akan mendorong asuransi bencana untuk daerah,” imbuhnya. (Laporan: Rafael)