Pemerintah Siap Dampingi Daerah Hadapi Pengalihan TKD 2026, Ini Penegasan Mendagri Tito Karnavian

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat siap mendampingi daerah yang menghadapi kesulitan akibat kebijakan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada tahun 2026.

Menurut Tito, pemerintah tidak akan membiarkan pemerintah daerah (pemda) berjalan sendiri. Namun, sebelum meminta bantuan pusat, setiap daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan simulasi dan latihan penataan ulang anggaran secara mandiri.

“Pak (Menteri Keuangan) Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama, lakukan dulu latihan penyusunan ulang anggaran, baru nanti pusat bantu kalau masih ada kesulitan,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

• Baca juga:

  Kepala Daerah Diminta Bendung Berkembangnya Sel-sel Teroris dan Paham Radikalisme

Tito menegaskan bahwa kebijakan pengalihan TKD bukan dimaksudkan untuk melemahkan kinerja daerah, melainkan untuk memperkuat tata kelola keuangan publik agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Ia mengingatkan para kepala daerah untuk tidak terburu-buru bereaksi terhadap angka transfer TKD yang menurun, melainkan melakukan perhitungan kebutuhan riil terlebih dahulu.

• Baca juga:

  Pemerintah Siap Dampingi Daerah Hadapi Pengalihan TKD 2026, Ini Penegasan Mendagri Tito Karnavian

“Jangan langsung pesimis atau bandingkan dengan tahun sebelumnya. Hitung dulu kebutuhan untuk pegawai, pendidikan, kesehatan, perawatan jalan, BOS, dan operasional sekolah. Kalau setelah simulasi ternyata masih berat, baru laporkan ke pusat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Tito mencontohkan bagaimana pemerintah daerah tetap bisa bertahan saat pandemi COVID-19, meskipun anggaran sempat mengalami pemotongan besar-besaran.

• Baca juga:

  Komisi XI DPR: Pemangkasan Dana TKD Harus Sesuai Kebutuhan dan Kondisi Keuangan Daerah

“Kita sudah pernah melewati masa sulit saat pandemi, tapi pemerintahan tetap berjalan. Jadi kali ini pun bisa. Bedanya, sekarang pemerintah pusat siap bantu,” tegasnya dikutip Antara.

Sebelumnya, sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi telah mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta penjelasan terkait penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan TKD tahun 2026.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat. Tujuannya agar kebijakan fiskal nasional lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah.

Ia juga menambahkan, pemerintah tengah mengkaji usulan afirmasi khusus bagi provinsi kepulauan dan daerah otonomi baru agar kebijakan pengalihan TKD tidak menimbulkan kesenjangan fiskal.