Apindo: Transformasi Ekonomi Jadi Kunci Penguatan Fondasi Pertumbuhan 2026

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan bahwa percepatan transformasi ekonomi menjadi langkah strategis yang harus diprioritaskan pemerintah dan pelaku usaha untuk memperkuat fondasi pertumbuhan Indonesia pada 2026.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa hilirisasi yang selama ini dijalankan telah menarik arus investasi besar. Namun, ke depan kebijakan harus lebih terarah dan terintegrasi.

“Transformasi ekonomi perlu dipercepat. Hilirisasi harus bergerak dengan pendekatan industri berbasis komoditas, pengembangan klaster yang saling terhubung, riset yang kuat, dan pelibatan UMKM dalam rantai pasok,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/12/2025).

• Baca juga:

  Rosan Roeslani Pastikan 18 Proyek Hilirisasi Aman dari Masalah Pendanaan

Digital dan Ekonomi Hijau Jadi Motor Pertumbuhan Baru

Shinta menekankan bahwa dua sektor baru—digital dan hijau—menjadi frontier pertumbuhan ekonomi. Keduanya membutuhkan infrastruktur yang lebih siap, regulasi yang adaptif, serta dukungan pembiayaan bagi UMKM dan para pekerja gig.

• Baca juga:

  Sumitronomics Jadi Andalan Pemerintah Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Selain itu, investasi energi baru terbarukan (EBT) harus terus dipacu untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang green jobs.

Program Prioritas Pemerintah Harus Beri Efek Pengganda

• Baca juga:

  Menkeu: Indonesia Mampu Jaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap Kuat

Apindo juga menyoroti pentingnya pengawalan terhadap program prioritas pemerintah agar menghasilkan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian. Program tersebut meliputi hilirisasi komoditas, percepatan transisi digital dan transisi hijau, pembangunan 3 juta rumah, penguatan program makan bergizi gratis (MBG), kesiapan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, perluasan magang nasional, serta agenda ketahanan pangan dan energi.

Perlu Reformasi Regulasi dan Kebijakan Ketenagakerjaan

Dalam sektor ketenagakerjaan, Apindo menilai bahwa kebijakan harus lebih sejalan dengan struktur ekonomi Indonesia. Perlu fokus pada sektor berelastisitas tinggi, perluasan lapangan pekerjaan formal, dan peningkatan keterampilan.

Deregulasi teknis di level pusat maupun daerah juga dinilai masih perlu dilanjutkan untuk menurunkan biaya ekonomi dan mendorong kenyamanan investasi.

Enam Prasyarat Menuju Pertumbuhan Inklusif 2026

Apindo merumuskan enam prasyarat strategis agar Indonesia mampu mengejar pertumbuhan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan:

1. Penciptaan lapangan kerja berkualitas sebagai pusat strategi ekonomi nasional.
2. Sinergi kebijakan fiskal–moneter yang menjaga stabilitas dan pemerataan manfaat.
3. Efisiensi biaya usaha sebagai agenda struktural jangka panjang.
4. Peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, terutama link and match antara pendidikan dan industri.
5. Pemberdayaan UMKM dalam ekosistem rantai pasok, melalui model close-loop ecosystem.
6. Kolaborasi erat pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan, sebagai wujud Indonesia Incorporated.

Shinta menutup dengan penegasan bahwa kolaborasi menjadi kunci agar Indonesia mampu memasuki fase take-off dan bergerak menuju visi Indonesia Emas 2045.