Dedi Mulyadi Umumkan Saldo Kas Daerah Jawa Barat Setiap Hari Lewat Media Sosial

BANDUNG, ARAHKITA.COM — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan mulai Senin (28/10/2025) pihaknya akan secara rutin menginformasikan posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kepada publik melalui akun media sosial resminya.

Langkah ini, kata Dedi, dilakukan untuk memperkuat prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Betul, akan diposting setiap hari. Tujuannya supaya masyarakat tahu ke mana uang daerah digunakan,” ujar Dedi dalam pesan singkat kepada wartawan di Bandung.

• Baca juga:

  Wajib Militer Dedi Mulyadi bagi Anak Sekolah Bermasalah, Berseberangan dengan Konsep Pedagogi

Kebijakan ini bukan hal baru bagi Dedi. Saat menjabat Bupati Purwakarta selama dua periode, ia juga dikenal sering mengumumkan rincian anggaran bahkan sampai ke pos belanja per item. “Keterbukaan anggaran itu harus jadi budaya, bukan sekadar kebijakan sesaat,” tegasnya.

Langkah ini mulai dijalankan setelah sempat muncul isu terkait dana kas daerah yang disebut “mengendap” dalam bentuk deposito. Menanggapi hal itu, Dedi langsung membuka data RKUD Jawa Barat di Bank BJB yang tercatat sebesar Rp2,4 triliun.

• Baca juga:

  Dedi Mulyadi Umumkan Saldo Kas Daerah Jawa Barat Setiap Hari Lewat Media Sosial

Pada unggahan terbarunya, Dedi menampilkan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar yang memuat posisi RKUD secara rinci hingga ke rupiah terkecil. Dalam laporan tersebut, penerimaan terbesar berasal dari setoran pajak rokok triwulan III sebesar Rp935,8 miliar, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi yang mencapai Rp22,8 miliar.

Sementara dari sisi pengeluaran, belanja daerah tercatat Rp49,6 miliar, terdiri atas:

• Baca juga:

  Dedi Mulyadi Minta BPK Audit Kas Pemprov Jawa Barat dan Umumkan Hasilnya ke Publik

• Belanja pegawai: Rp3,9 miliar
• Belanja barang dan jasa: Rp10,2 miliar
• Belanja hibah: Rp4,08 miliar
• Belanja modal: Rp20,3 miliar
• Bantuan keuangan desa: Rp11,05 miliar

Dedi menyebut, hingga akhir tahun 2025, Jawa Barat masih membutuhkan dana sekitar Rp7,5 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Kekurangan tersebut akan ditutupi melalui Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta pendapatan daerah lainnya.

“Artinya uangnya masih kurang. Kami menunggu pendapatan dari dana transfer pusat dan sumber lain untuk menutupnya,” jelasnya dikutip Antara.

Ia juga menambahkan bahwa belanja publik di era pemerintahannya meningkat hampir 1.000 persen dibanding tahun sebelumnya—menunjukkan bahwa anggaran daerah kini lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Dengan publikasi rutin posisi kas daerah, Dedi berharap masyarakat bisa ikut mengawasi dan memahami arah penggunaan APBD Jawa Barat.

“Semakin terbuka, semakin kuat kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya.