Loading
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira
JAKARTA, ARAHKITA.COM — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali menegaskan komitmennya menjaga kelestarian hutan Indonesia. Ia memastikan tidak menerbitkan satu pun Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baru untuk aktivitas penebangan, sesuai amanah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.Menurut Raja Juli, sejak hari pertama menjabat, pesan Presiden jelas: jaga hutan dan bertindak berani. Karena itu, setiap proses penerbitan PBPH dilakukan dengan kehati-hatian penuh.
“Selama saya menjabat, tidak ada izin PBPH baru untuk penebangan. Semua izin yang keluar adalah PBPH Jasa Lingkungan, yaitu izin yang mendorong penanaman, bukan penebangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).
Selain memperketat perizinan, Kementerian Kehutanan juga terus menjalankan penegakan hukum. Salah satu langkah besar yang sudah diambil adalah pencabutan 18 PBPH bermasalah pada Februari lalu. Langkah serupa akan kembali dilakukan, dengan rencana mencabut 20 PBPH lain yang dinilai berkinerja buruk di berbagai daerah, termasuk provinsi yang mengalami banjir dan longsor.
Raja Juli juga menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga hutan benar-benar nyata. Hal ini terlihat dari pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pada Januari 2025, program pemulihan 12 juta hektare lahan kritis, hingga keputusan Presiden menghibahkan lahan pribadinya di Aceh untuk konservasi Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus).
“Satgas PKH bahkan sudah menyita 3,5 juta hektare kebun sawit ilegal di kawasan hutan, dan kini bekerja memberantas pertambangan ilegal,” jelas Menhut dikutip Antara.
Ia menambahkan bahwa sejumlah kerja sama nasional dan internasional yang sebelumnya terhambat kini kembali dibuka. Raja Juli pun meminta dukungan publik agar amanah menjaga hutan Indonesia dapat dijalankan dengan maksimal.
“Apa yang saya lakukan adalah bentuk tanggung jawab kepada Presiden dan rakyat Indonesia. Mohon doa dan dukungannya,” tutupnya.