Kemendagri Telusuri Sumber Biaya Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Sorotan Publik

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan tengah menelusuri sumber pembiayaan perjalanan umrah Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. Langkah ini dilakukan setelah muncul sorotan publik karena Mirwan pergi ke Tanah Suci saat wilayahnya diterjang banjir bandang.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan bahwa Mirwan kini sudah berada di Jakarta dan sedang menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri. Pemeriksaan tersebut mencakup berbagai aspek terkait keberangkatannya.

“Kami perlu memastikan apakah benar itu perjalanan ibadah umrah, berangkat dengan siapa, dan yang paling penting, pembiayaannya berasal dari mana,” ujar Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025).

• Baca juga:

  Kasus Bupati Alor, Kemendagri Serahkan ke Gubernur NTT

Bima menegaskan bahwa pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap Bupati Mirwan. Aparatur daerah maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses keberangkatan juga akan dimintai keterangan. Prosedur ini disebut serupa dengan pemeriksaan yang pernah dilakukan pada kasus Bupati Indramayu.

Menurutnya, proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan final akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Seluruh tahapan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur jenis sanksi mulai dari teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.

• Baca juga:

  Prabowo Tegur Bupati Aceh Selatan yang Pergi Umrah Saat Bencana: Copot Saja Kalau Lari

Jika hasil pemeriksaan mengarah pada pemberhentian tetap, Kemendagri akan meneruskan rekomendasi tersebut kepada Mahkamah Agung. Namun Bima meminta publik menunggu proses yang sedang berjalan dikutip Antara.

Sorotan terhadap Bupati Aceh Selatan sebelumnya menguat setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung keberangkatan Mirwan dalam rapat penanganan bencana di Aceh. Meski disampaikan dengan nada berkelakar, Prabowo memberi peringatan keras kepada setiap kepala daerah yang “menghilang” saat rakyatnya terdampak bencana.

• Baca juga:

  Bupati Aceh Selatan Dinonaktifkan 3 Bulan: Mendagri Tegakkan Aturan soal Perjalanan Luar Negeri

Prabowo bahkan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran.

“Kalau mau lari, ya lari saja. Enggak apa-apa. Copot langsung. Bisa ya diproses?” ujar Prabowo dalam rapat koordinasi di Posko Terpadu Penanganan Bencana, Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.

Saat ini, publik menunggu hasil pemeriksaan Kemendagri untuk memastikan apakah perjalanan umrah tersebut sesuai ketentuan atau justru melanggar aturan.