1.683 Personel Disiagakan Amankan Aksi Buruh dan Ojol di Jakarta Pusat

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Aparat kepolisian menyiagakan 1.683 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah buruh, pengemudi ojek online (ojol), serta elemen masyarakat di wilayah Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026). Pengamanan melibatkan personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polsek jajaran.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung menegaskan bahwa pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis, sejalan dengan komitmen kepolisian dalam menjamin hak konstitusional warga untuk menyampaikan aspirasi.

“Kami hadir untuk melayani masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum. Seluruh personel diarahkan bertindak profesional, humanis, dan sesuai aturan hukum,” ujar Reynold di Jakarta.

• Baca juga:

  Simak! Ini Lima Rute TransJakarta Dimodifikasi Imbas Aksi Buruh di Patung Kuda

Reynold menjelaskan, terdapat dua titik aksi yang menjadi fokus pengamanan, yakni di kawasan Gedung DPR/MPR RI dan Silang Selatan Monas. Di depan Gedung DPR/MPR, sebanyak 685 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Sebelum aksi berlangsung, kepolisian menggelar Tactical Wall Game (TWG) serta apel kesiapsiagaan guna memetakan potensi dinamika massa dan langkah antisipasi di lapangan.

• Baca juga:

  Temui Massa Ojol Demo, Kemenhub Janjikan Evaluasi Aturan

“Pendekatan persuasif dan dialogis menjadi prioritas kami agar situasi tetap kondusif,” katanya, seperti yang dikutip dari Antara

Sementara itu, pengamanan aksi pengemudi ojek online yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional dan sejumlah elemen masyarakat di kawasan Monas melibatkan 998 personel gabungan.

• Baca juga:

  Menhub Setuju Status dan Kesejahteraan Ojek Online Diatur Undang-undang

Kapolres juga mengingatkan para peserta aksi untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan umum.

 “Sampaikan aspirasi secara santun dan damai. Hindari provokasi, aksi anarkis, perusakan fasilitas umum, maupun tindakan yang melanggar hukum,” tegas Reynold.

 Terkait lalu lintas, polisi meminta peserta aksi tidak menutup akses jalan utama, khususnya di sekitar Gedung DPR/MPR dan Monas. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional, menyesuaikan dengan perkembangan jumlah massa.

Masyarakat yang melintas di sekitar lokasi unjuk rasa diimbau untuk menggunakan jalur alternatif demi menghindari kemacetan.

"Kami mengajak masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan petugas. Polri berkomitmen menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan publik,” pungkas Reynold.