Prabowo Panggil Menhut Raja Juli ke Istana, Bahas Satgas Pendanaan 57 Taman Nasional

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis siang.

Raja Juli mengungkapkan dirinya dijadwalkan menghadap Presiden sekitar pukul 13.30 WIB. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti agenda utama pertemuan tersebut.

“Diminta menghadap Pak Presiden pukul 13.30. Agendanya apa saya juga belum tahu,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana.

• Baca juga:

  Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier Tiba di Jakarta, Bahas Kerja Sama Strategis dengan Prabowo

Meski belum mengetahui detail pembahasan, Raja Juli memastikan telah menyiapkan sejumlah bahan penting. Mulai dari laporan sektor kehutanan, pengelolaan taman nasional, hingga rencana pembentukan satuan tugas (satgas) pendanaan taman nasional.

Isu terakhir ini menjadi sorotan. Pasalnya, Indonesia memiliki 57 taman nasional yang selama ini dinilai masih menghadapi keterbatasan anggaran.

• Baca juga:

  Kemenhut Segel 3 Lokasi Baru, Dugaan Pemicu Banjir di Sumatera Makin Menguat

“Anggarannya selama ini masih ala kadarnya. Kita ingin ada taman nasional Indonesia yang berkelas dunia. Jadi perlu pendanaan selain APBN,” jelasnya.

Pembentukan Satgas Pendanaan Taman Nasional disebut sebagai langkah strategis untuk membuka sumber pembiayaan baru di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Targetnya jelas: menghadirkan pendanaan berkelanjutan demi menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.

• Baca juga:

  Menhut Tegaskan Tak Terbitkan Izin PBPH Penebangan Baru, Fokus Jaga Hutan Indonesia

Menurut Raja Juli, satgas ini akan:

Memberikan arahan strategis pembiayaan taman nasional

Mengoordinasikan strategi dan kerangka investasi

Merevisi regulasi yang menghambat kemitraan

Membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar pemerintah mengambil terobosan luar biasa dalam menyelamatkan taman nasional dan kekayaan hayati nasional.

Pemerintah juga menyiapkan model pembiayaan alternatif yang sudah berjalan di beberapa daerah. Salah satunya adalah Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh yang fokus pada perlindungan gajah Sumatera.

Contoh lain datang dari Taman Nasional Way Kambas di Lampung. Kawasan ini tengah dipersiapkan menjadi lokasi proyek offset karbon pertama dalam sistem taman nasional Indonesia yang terbuka bagi Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM).

“Saat ini kami membangun fondasi agar Way Kambas bisa menjadi proyek offset karbon pertama yang terbuka untuk pasar karbon sukarela,” kata Raja Juli.

Dengan 57 taman nasional yang tersebar dari Sumatra hingga Papua, Indonesia menyimpan potensi ekologis luar biasa. Namun tanpa dukungan pendanaan kuat dan berkelanjutan, pengelolaan kawasan konservasi sulit mencapai standar kelas dunia.

Rapat terbatas di Istana ini diperkirakan menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan kehutanan ke depan—terutama dalam membangun model pembiayaan inovatif yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada APBN.

Jika satgas ini benar-benar terealisasi, bukan tidak mungkin taman nasional Indonesia akan tampil lebih kompetitif di tingkat global, sekaligus menjaga warisan alam bagi generasi mendatang.