-
-
-
Loading
Loading
Mgr. Silvester San, Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng. (Tribun Kupang)
RUTENG, ARAHKITA.COM - Menanggapi wacana pariwisata halal yang telah disosialisasikan dl Labuan Bajo pada tanggal 30 April lalu, oleh Shana Fatma, Direktris Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Flores, keuskupan Ruteng akhirnya angkat bicara. Keuskupan Ruteng, melalui Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng di Ruteng, menolak dengan tegas, perihal wacana wisata halal di Labuan Bajo Flores, NTT.
“Prinsipnya menghargai setiap usaha memajukan pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, dan Flores pada umumnya melalui perluasan pasar pariwisata,” kata Mgr. Silvester San, Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng di Ruteng, Senin (6/5/2019) melalui surat yang ditujukan kepada Direktris BOP Labuan Bajo, Ibu Shana Fatima.
Hospitalitas yang bertumbuh dari budaya lokal Manggarai selama ini menghargai dan menyambut baik semua Wisatawan dan berbagai daerah dan manca negara dengan latar belakang yang majemuk temasuk saudara saudari dari kalangan muslim.
“Namun keuskupan Ruteng menolak dengan tegas wacana dan agenda pariwisata halal di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores,” tandas gembala umat katolik di keuskupan Ruteng itu.
Wacana label wisata halal di labuan bajo, kata dia, telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan dapat menimbulkan konflik sosial yang pada gilirannya merusak perkembangan pariwisata itu sendiri.
“Gagasan pariwisata halal bersifat eksklusif, dan kurang menghormati kebhinnekaan yang menjadi roh dasar negara Pancasila. Kemajemukan suku, budaya, agama yang membentuk Indonesia akan terganggu dengan adanya aturan dan tata kelola yang eksklusif,” ungkapannya.
Menurutnya, Pariwisata halal tidaklah sesuai dengan konteks kebudayaan lokal Manggarai dan keyakinan mayoritas masyarakat di Wilayah ini.
“Padahal pariwisata yang sejati mesti berpangkal pada kekhasan dan kekayaan tradisi lokal,” tuturnya.
Dalam rangka mengembangkan pariwisata di Labuan Bajo dan Flores pada umumnya, ia menjelaskan bahwa Pariwisata mesti berbasis pada budaya dan tradisi lokal, serta selaras dengan kelestarian alam dan keutuhan ciptaan (ekologi).
“Pariwisata kultural ekologis inilah yang meneguhkan kebangsaan Indonesia dan memikat wisatawan dari seluruh Nusantara dan manca negara,” imbuhnya.
Pembangunan pariwisata, kata Administrator apostolik keuskupan Ruteng itu, harus terarah kepada kesejahteraan umum dan menghargai martabat pnbadi manusna. Nilal nilai kemanusiaan, kemajemukan, inklusivitas dan keadilan sosial mesti menjadi prinsip yang menjiwai seluruh kegiatan pariwisata.
