Polda Sumut Dinilai Paling Humanis, Iskandarsyah: Inilah Pimpinan yang Kita Cari

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Lembaga Survei Etos Indonesia Institute merilis soal penilaian masyarakat terhadap kinerja sejumlah kepolisian daerah (Polda).

Direktur Eksekutif Etos Indonesia, Iskandarsyah mengungkapkan, survei dilakukan berdasarkan jejak pendapat dari publik terhadap kinerja kepolisian di 5 wilayah kepolisian daerah sejak 1 Desember 2020 hingga 20 Januari 2022.

“Survei ini kami lakukan berdasarkan jajak pendapat publik terhadap kinerja kepolisian terutama di 5 wilayah kepolisian daerah sejak 1 Desember lalu sampai 20 Januari 2022,” kata Iskandar dalam keterangannya, Sabtu (12/2/2022).

• Baca juga:

  Jika Terpilih Kembali di Pilpres 2019, Jokowi Harus Benahi Penegakan Hukum

Iskandar menyebut, survei dimulai dengan beberapa pertanyaan terbuka. Termasuk di dalamnya isue yang tengah tren. Di antaranya terkait dengan respon kinerja kepolisian di daerah masing-masing.

“Tingginya tingkat pengetahuan responden terhadap kinerja kepolisian di daerah masing-masing yang berada diangka 87% menunjukkan tingkat keterbutuhan informasi kepada institusi kepolisian cukup tinggi,” tuturnya.

• Baca juga:

  Kasus Bupati Langkat Ditangani Polda, KPK, dan Komnas HAM

Lebih lanjut, bila dilihat berdasarkan media sosial berkisar 42%. Sementara pada media cetak elektronik 31% menduduki dua media informasi teratas bagi keterbutuhan publik terhadap informasi kinerja kepolisian di daerah masing-masing.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara memiliki rating tertinggi hampir di seluruh aspek kinerja, disusul secara bergantian oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Jawa Timur.

• Baca juga:

  Kadis Perhubungan Samosir, Resmi Jadi Tersangka

Tonton juga di Youtube: Hasil Survey Etos Institute, Polda Sumut Duduki Rangking Atas

Menurut Iskandarsyah, harapan publik kepada pimpinan Kepolisian Daerah pada umumnya masih bersifat normatif dan masih merupakan harapan lama.

“Ini ada catatan, bagi kepala Kepolisian di daerah agar tidak dengan peristiwa politik. Peran mereka terhadap masyarakat, perbuatan bawahan yang nyeleneh,” paparnya.

Berdasarkan penilaian, Polda memberikan punishment terhadap anggota kepolisian yang melakukan kesalahan (19%). Kemudian yang meningkatkan pelayanan publik (18%).

Sementara itu, yang menampilkan wajah kepolisian yang lebih ramah (16%). Selanjutnha yang menghilangkan tindak malpraktik dalam penanganan kasus (16%).

Pada catatan lain, yang mempertanggungjawabkan kesalahan bawahan (15%), memastikan terjaminnya keamanan dan ketertiban wilayah (14%).

Sementara, berdasarkan penilaian publik, gaya kepemimpinan kepolisian yang paling dicari adalah seperti Kapolda Sumut.

“Cukup apreasiasi pada Kapolda Sumut, nampak inilah pimpinan yang kita cari. Dari Jatim, Jateng, dan Jabar punya harapan memiliki Kapolda seperti beliau,” ujar Iskandarsyah.

Soal adanya kasus yang sempat viral bahwa ada oknum polisi di Pulgadung melakukan ‘mal praktik’ terhadap pelapor (korban perampokan), atas dasar peristiwa peristiwa seperti itu, maka punishment akan betul betul dijalankan.

Ditanya wartawan apakah hasil survei dilakukan saat kasus Wadas, Iskandarsyah menjelaskan bila ditelisik terkait kasus Wadas di Jateng, Iskandar mengaku bahwa surveinya itu dilakukan sebelum kasus itu mencuat

Menurut dia, Jawa Tengah selama ini masih dalam kondisi kondusif. Yang menjadi atensi, dalam survei ini adalah Polda Jawa Barat.

“Ini ada catatan, bagi kepala Kepolisian di daerah, agar tidak terlibat dengan peristiwa politik. Karena Polri adalah independen dan tidak boleh berpihak kepada partai mana pun,” pungkasnya.