DPR Soroti Wacana Potong Gaji Pejabat, Rifqinizamy: Bangun Sense of Crisis

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai wacana pemotongan gaji pejabat negara merupakan sinyal penting untuk membangun sense of crisis di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya, gagasan yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto itu bukan sekadar soal pengurangan pendapatan pejabat, tetapi bentuk kepekaan terhadap potensi krisis akibat dinamika ekonomi dunia, termasuk dampak peperangan di Timur Tengah.

Efisiensi Jadi Kebutuhan Bersama

• Baca juga:

  Mensesneg Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle, Presiden Fokus Isi Pos Kosong

"Kita menyadari bahwa dinamika ekonomi terutama pascaperang di Timur Tengah itu tidak mudah, dan karena itu efisiensi menjadi kebutuhan kita semua," kata Rifqinizamy di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Ia memandang, situasi global saat ini menuntut pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran negara.

• Baca juga:

  DPR Soroti Promosi Produk yang Membawa-bawa Agama di Festival Musik

Namun, Rifqi menekankan bahwa solusi tidak cukup hanya dengan memangkas gaji pejabat seperti anggota DPR RI, menteri, hingga wakil menteri. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh anggaran berjalan efektif dan efisien.

Selain efisiensi, ia menyoroti pentingnya kejelasan hasil dari setiap program pemerintah.

• Baca juga:

  DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Tetap Berjalan, Isu Penolakan Disebut Hoaks

Menurutnya, setiap rupiah anggaran harus memiliki output dan outcome yang terukur demi mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Karena itu, ia menilai wacana pemotongan gaji sebagai langkah positif selama dibarengi pembenahan sistem pengelolaan anggaran.

Tak Perlu Revisi Undang-Undang

Rifqinizamy juga menyebut kebijakan tersebut tidak memerlukan revisi undang-undang karena bersifat teknis administratif.

"Cukup pada level peraturan di bawah undang-undang apakah itu peraturan Presiden atau bahkan hanya cukup peraturan Menteri Keuangan," kata dia.

Ia menegaskan, yang paling krusial adalah tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.

"Jangan sampai efisiensi itu justru memperlambat semangat dan pelayanan publik kepada masyarakat," kata dia.

Dengan kata lain, efisiensi anggaran harus tepat sasaran—bukan malah menghambat pelayanan dan program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.