BRICS Dorong Sistem Pembayaran Alternatif, Indonesia Soroti Peluang Kerja Sama

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Negara-negara BRICS tengah mendorong penguatan sistem pembayaran internasional alternatif, sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sistem konvensional yang saat ini mendominasi pasar global.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menyampaikan bahwa upaya ini memberikan ruang bagi negara-negara berkembang untuk memiliki lebih banyak pilihan dalam melakukan transaksi lintas negara.

“Penguatan kerja sama dalam sistem pembayaran di antara anggota BRICS bertujuan menyediakan alternatif dari sistem internasional yang sudah ada dan sangat mungkin untuk diperluas ke depannya,” ujar Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat, dalam pernyataan tertulis pada Kamis (10/7/2025).

• Baca juga:

  Tanpa Xi Jinping dan Putin, KTT BRICS 2025 di Rio Tetap Berlangsung Lancar

Terkait detail teknis implementasi, Kemlu menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Fokus pada Sistem Multilateral dan Inklusif

• Baca juga:

  BRICS Dorong Sistem Pembayaran Alternatif, Indonesia Soroti Peluang Kerja Sama

Langkah ini selaras dengan kesepakatan terbaru antara bank sentral dan kementerian keuangan anggota BRICS yang menekankan pentingnya memperkuat sistem perdagangan global yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan (rule-based system). Salah satu bentuk konkret dari kerja sama ini adalah eksplorasi sejumlah bidang strategis, seperti:

Sistem pembayaran lintas negara

• Baca juga:

  Di ‘LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah’, 10 Komedian Akan Bersaing

Jaring pengaman keuangan internasional (JPKI)

Pembiayaan berkelanjutan

Keamanan siber

Peran Negara Berkembang dalam Tata Kelola Global

Selain isu teknis keuangan, BRICS juga menaruh perhatian pada pentingnya meningkatkan keterlibatan negara berkembang dalam sistem tata kelola global. Hal ini diwujudkan melalui koordinasi kebijakan yang lebih erat, peningkatan transparansi, serta pertukaran informasi antaranggota untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dunia.

Dengan wacana penggunaan sistem pembayaran alternatif dan penguatan posisi negara berkembang di kancah global, Indonesia melihat peluang kerja sama yang dapat memperluas ruang geraknya di arena internasional dikutip Antara.