Purbaya Realokasi Anggaran untuk Biayai Stimulus Ekonomi Akhir Tahun 2025

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian menjelang akhir 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan melakukan realokasi anggaran APBN guna mendukung program stimulus ekonomi.

Menurut Purbaya, dana yang digunakan bukan berasal dari pos anggaran baru, melainkan dari belanja kementerian/lembaga yang dinilai tidak mendesak untuk dieksekusi tahun ini.

“Saya akan sisir dulu. Kalau ada anggaran yang tidak bisa dibelanjakan di 2025, akan digeser untuk mendukung stimulus,” jelasnya di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

• Baca juga:

  Evaluasi Belanja Flagship, Kunci Purbaya Jaga Stimulus Ekonomi Akhir 2025

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, kebutuhan total anggaran masih dalam tahap perhitungan.

“Kami sedang menghitung berapa besar anggaran yang diperlukan,” kata Airlangga dikutip Antara.

• Baca juga:

  Reshuffle Kabinet Prabowo: Purbaya Yudhi Sadewa Resmi Gantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan

Rincian Paket Ekonomi 2025

Pemerintah menyiapkan Paket Ekonomi 2025 yang terdiri dari delapan program akselerasi, empat program lanjutan di 2026, serta lima program penciptaan lapangan kerja. Berikut beberapa program utama yang akan berjalan pada 2025:

• Baca juga:

  Purbaya Realokasi Anggaran untuk Biayai Stimulus Ekonomi Akhir Tahun 2025

1. Magang industri untuk lulusan perguruan tinggi (masa kelulusan maksimal 1 tahun) dengan kebutuhan anggaran Rp198 miliar.
2. Perluasan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sektor pariwisata dan horeka (hotel, restoran, kafe), senilai Rp120 miliar.
3. Bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk periode Oktober–November 2025, dengan anggaran Rp7 triliun.
4. Subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja informal, termasuk pengemudi ojek daring, sopir, kurir, hingga tenaga logistik.
5. Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendorong akses perumahan pekerja.
6. Program padat karya tunai (cash for work) di bawah Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, dengan target 609.465 penerima manfaat. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp3,5 triliun dan Rp1,8 triliun.
7. Percepatan deregulasi PP Nomor 28 Tahun 2025 terkait perizinan berusaha berbasis risiko, melalui integrasi sistem OSS dan perluasan RDTR ke 50 daerah pada 2025 serta 300 daerah di 2026.
8. Program perkotaan berbasis gig economy, berupa pilot project peningkatan pemukiman dan ruang kerja di kota-kota besar, termasuk Jakarta.

Dampak Stimulus untuk Perekonomian

Paket kebijakan ini diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga, investasi, serta penyerapan tenaga kerja di tengah ketidakpastian global. Dengan realokasi anggaran yang lebih efisien, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga hingga akhir tahun.