Loading
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menjawab pertanyaan media dalam sesi doorstop usai acara Wealth Wisdom 2025 di Jakarta, Selasa (7/10/2025). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan lonjakan harga minyak dunia dinilai dapat menjadi ancaman serius bagi kondisi fiskal Indonesia pada 2026. Kepala Ekonom Josua Pardede memperkirakan defisit APBN bisa bertambah hingga lebih dari Rp200 triliun apabila pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak terjadi secara bersamaan.
Dalam paparan acara PIER Economic Review Kuartal I 2026 yang digelar virtual di Jakarta, Selasa (12/5/2026), Josua menjelaskan bahwa simulasi dari Permata Institute of Economic Research (PIER) menunjukkan potensi tekanan besar terhadap anggaran negara.
Menurut perhitungan tersebut, tambahan defisit dapat terjadi apabila rata-rata kurs rupiah bergerak di kisaran Rp17.400 per dolar AS dan harga minyak mentah dunia menyentuh 100 dolar AS per barel.
“Dampak dari kenaikan harga minyak mentah dan juga pelemahan nilai tukar rupiah dalam kondisi asumsi tertentu bisa mendorong perlebaran defisit anggaran yang cukup besar,” ujar Josua.
Saat ini pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun tekanan global dinilai dapat membuat angka tersebut melebar lebih jauh.
Kenaikan harga minyak mentah dunia tidak hanya memengaruhi biaya impor energi. Dampaknya juga menjalar ke subsidi energi, inflasi, ongkos logistik, hingga mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Harga minyak mentah Brent sendiri masih bertahan di level tinggi. Bahkan sejak awal tahun rata-rata harga sempat mendekati 86 dolar AS per barel.
Angka itu jauh di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN yang berada di kisaran 70 dolar AS per barel.
Josua juga mengingatkan adanya kemungkinan skenario yang lebih berat apabila konflik geopolitik di Timur Tengah terus memanas. Jika eskalasi konflik meluas, harga minyak dunia diperkirakan bisa melonjak hingga melampaui 130 dolar AS per barel.
Meski begitu, pemerintah dinilai masih memiliki bantalan fiskal berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun. Dana tersebut untuk sementara masih cukup menjaga stabilitas fiskal nasional dikutip Antara.
Namun, Josua menilai tekanan inflasi dan pelemahan rupiah yang berlangsung lama dapat dengan cepat menggerus cadangan fiskal tersebut. Karena itu, pemerintah diminta mulai memperketat prioritas belanja negara agar tetap efektif menopang pertumbuhan ekonomi.
Ia menekankan pentingnya fokus pada belanja produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek maupun menengah.
“Kita berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan bisa lebih berkualitas dengan dukungan belanja-belanja prioritas yang benar-benar tepat sasaran,” tutupnya.