Prabowo Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan, Target Lebih Efisien dan Transparan

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden Prabowo Subianto menargetkan reformasi besar-besaran terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah berencana memangkas jumlah BUMN dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan agar pengelolaannya lebih efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Target tersebut disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Prabowo, langkah penataan BUMN sudah mulai berjalan. Dari sekitar 1.000 perusahaan yang ada, lebih dari 200 BUMN telah ditutup sebagai bagian dari proses restrukturisasi.

• Baca juga:

  Luhut Optimistis Ekonomi Indonesia Tetap Tumbuh Meski Kemiskinan Naik, Bonus Demografi Jadi Kunci

"Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," ujar Prabowo.

Presiden menegaskan proses penyederhanaan akan terus berlanjut hingga jumlah perusahaan negara tersisa sekitar 250 BUMN. Artinya, lebih dari 750 perusahaan akan ditutup demi menciptakan struktur yang lebih ramping dan produktif.

• Baca juga:

  Prabowo Target Tutup Hingga 800 BUMN Bermasalah, Negara Klaim Hemat Triliunan Rupiah

Saat berdialog dengan Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Prabowo menanyakan proyeksi jumlah akhir BUMN yang akan dipertahankan.

"Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," katanya.

• Baca juga:

  Laba Pupuk Indonesia Melonjak 230 Persen, Transformasi Bisnis Mulai Berbuah Manis

Prabowo menilai jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini justru membebani keuangan negara. Setiap perusahaan memiliki jajaran direksi dan komisaris yang membutuhkan biaya operasional besar, sementara tidak semuanya mampu menghasilkan keuntungan.

Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan beban organisasi yang tinggi tanpa memberikan kontribusi maksimal kepada negara.

"750 Dirut, 750 Direksi, kali empat atau kali lima, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya seperti apa, gajinya seperti apa. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," tegasnya dikutip Antara.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan setiap BUMN yang dipertahankan benar-benar sehat, menghasilkan laba, dan mampu menjalankan fungsi strategis bagi pembangunan nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menanggapi usulan kalangan akademisi agar setiap BUMN menyisihkan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi.

Ia menyambut baik gagasan tersebut, namun menegaskan bahwa syarat utamanya adalah perusahaan negara harus terlebih dahulu mencetak keuntungan.

"Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara. Satu tahun ini sudah mulai ada laba," ujar Prabowo.

Pemerintah berharap penataan BUMN dapat rampung dalam dua tahun ke depan sehingga perusahaan-perusahaan negara menjadi lebih sehat, profesional, transparan, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.