Kolaborasi Global Jadi Kunci: DPR Dorong Implementasi Ekonomi Biru Indonesia

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Dalam upaya mempercepat transformasi menuju pembangunan berkelanjutan, DPR RI menegaskan komitmennya memperkuat diplomasi ekonomi biru melalui kerja sama internasional. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Mazaat, menilai kolaborasi global menjadi kunci untuk memastikan kebijakan pembangunan Indonesia selaras dengan prinsip ketahanan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Syahrul menuturkan bahwa BKSAP terus membuka ruang dialog dengan parlemen berbagai negara guna menyelaraskan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi biru dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Menurutnya, kerja sama lintas negara diperlukan untuk mempercepat eksekusi kebijakan yang ramah lingkungan sekaligus inklusif.

Dalam agenda kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ke KEK Kura Kura Bali dan United in Diversity (UID) Bali Campus, Syahrul menekankan pentingnya penguatan kapasitas nasional melalui pusat-pusat pengetahuan. Ia melihat UID Bali sebagai instrumen strategis dalam menyiapkan pemimpin masa depan yang mampu merumuskan kebijakan berorientasi keberlanjutan.

• Baca juga:

  Arah Ekonomi Biru Indonesia: Laut Sehat untuk Masa Depan yang Berkelanjutan

“UID bisa menjadi tonggak lahirnya pemimpin yang memahami pentingnya pembangunan berkelanjutan. Dari Bali, kita berharap lahir kebijakan ekonomi biru yang lebih tangguh dan berdampak luas,” ujarnya.

Meski target global SDGs ditetapkan pada 2030, Syahrul menegaskan Indonesia harus menjaga optimisme dan terus memperkuat langkah konkret. Ia menilai prinsip ekonomi biru dapat diterapkan konsisten di berbagai sektor, dari tata kelola laut hingga pemanfaatan sumber daya pesisir secara bertanggung jawab.

• Baca juga:

  Dua KEK Baru Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Bali, Dorong Investasi dan Lapangan Kerja

Di sisi lain, Ketua Panja Ekonomi Biru Ravindra Airlangga menyoroti perlunya langkah luar biasa untuk memastikan percepatan capaian SDGs, khususnya yang berkaitan dengan iklim dan ekosistem laut. Ia mengingatkan bahwa pendekatan sektoral tidak lagi relevan dalam menghadapi kerusakan lingkungan.

“Kita harus berpikir berbasis ekosistem, bukan sektoral. Pengelolaan laut tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah. Banyak negara masih melakukan praktik berbahaya seperti pembuangan limbah ke laut dalam, dan itu harus menjadi pelajaran penting,” tegas Ravindra dikutip Antara.

Kunjungan Panja Ekonomi Biru ini menjadi momentum memperkuat diplomasi pengetahuan, memperluas kemitraan multisektor, serta membangun model pembangunan berkelanjutan yang lebih adaptif. DPR berharap langkah ini mempercepat agenda transformasi ekonomi biru nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan diplomasi iklim global.