Indonesia Asri Jadi Motor Keadilan Iklim, Libatkan Ribuan Pejuang Lingkungan

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengintensifkan Gerakan Indonesia Asri sebagai strategi nasional untuk mewujudkan keadilan iklim sekaligus menghadapi krisis lingkungan global yang semakin kompleks.

Gerakan ini diperkenalkan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 bertema “Gerakan Indonesia Asri: Saatnya Bekerja untuk Keadilan Iklim” yang berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa Gerakan Indonesia Asri merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun keterlibatan masyarakat secara luas, dimulai dari lingkungan keluarga dan komunitas terkecil.

• Baca juga:

  WALHI Soroti Draft RUU Pengelolaan Perubahan Iklim: 7 Catatan Kritis untuk DPR dan Pemerintah

Menurutnya, upaya menjaga lingkungan tidak cukup hanya menjadi slogan. Dibutuhkan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan alam agar mampu mengurangi risiko bencana hidrometeorologi sekaligus mendukung target pengendalian perubahan iklim.

“Pertobatan ekologis bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah panggilan untuk merenung dan mengubah cara kita berinteraksi dengan alam,” ujar Jumhur.

• Baca juga:

  Green Jobs Jadi Fokus, Kadin dan KemenLH Perkuat Kolaborasi Industri Hijau

Indonesia Rentan terhadap Dampak Perubahan Iklim

Pemerintah Indonesia tetap berpegang pada komitmen dalam Paris Agreement untuk menjaga kenaikan suhu global sedekat mungkin pada ambang 1,5 derajat Celsius.

• Baca juga:

  Hari Bumi 2026: WALHI Ingatkan Krisis Ekologis Kian Parah, Stop Perusakan Alam Sekarang

Komitmen tersebut diterjemahkan melalui target Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2030, yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan hingga 43,2 persen melalui dukungan internasional.

Jumhur mengingatkan bahwa Indonesia termasuk negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lebih dari 60 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir yang berisiko terdampak kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan.

Selain itu, lebih dari 90 persen bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Sampah Jadi Sorotan Utama

Dalam pelaksanaannya, Gerakan Indonesia Asri juga menempatkan persoalan sampah sebagai salah satu fokus utama.

Setiap tahun Indonesia menghasilkan sekitar 51 juta ton sampah. Namun, sekitar 74 persen di antaranya masih belum dikelola secara optimal. Banyak sampah yang tercampur dan berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem open dumping yang berpotensi mencemari lingkungan.

Praktik tersebut turut menghasilkan emisi gas metana yang memiliki daya pemanasan jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida.Karena itu, pemerintah mendorong lahirnya budaya baru berupa kewajiban memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga.

“Masalah sampah harus diselesaikan hingga tuntas karena berkaitan langsung dengan emisi gas metana yang dampaknya lebih besar terhadap perubahan iklim,” kata Jumhur.

Menuju Undang-Undang Keadilan Iklim

Sebagai bagian dari penguatan kebijakan, pemerintah juga tengah mematangkan rancangan Undang-Undang Keadilan Iklim.

Regulasi ini diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dan komunitas lokal agar memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari perdagangan karbon nasional.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ribuan Pejuang Lingkungan Turut Bergerak

Ketua Panitia Pelaksana Gerakan Indonesia Asri KLH, Rasio Ridho Sani, melaporkan bahwa gerakan ini dijalankan secara serentak melalui kegiatan luring dan daring yang melibatkan sedikitnya 10.141 pejuang lingkungan dari berbagai kelompok masyarakat.

Mereka berasal dari jaringan Dasawisma, petugas kebersihan wilayah Jabodetabek, komunitas pemulung, hingga anggota Pramuka Saka Kalpataru.

Kegiatan di Cibubur juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, termasuk Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas

Rahmat Pambudy, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, serta sejumlah kepala daerah yang berkomitmen memperluas ruang terbuka hijau di wilayah masing-masing.

Target Dua Miliar Pohon dan Teknologi Hijau

Untuk memperluas dampak program hingga ke daerah, KLH melakukan telekonferensi dengan enam gubernur serta Kepala Otorita IKN. Kegiatan tersebut dibarengi pembagian sarana pemilahan sampah dan penanaman pohon secara simbolis menuju target nasional dua miliar pohon.

Rangkaian Gerakan Indonesia Asri akan berlanjut melalui penyelenggaraan International Environment Technology and Innovation Expo and Conference pada 11–13 Juni 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Forum tersebut diharapkan menjadi sarana transfer teknologi hijau sekaligus mempercepat pencapaian target penurunan emisi nasional dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui Gerakan Indonesia Asri, pemerintah ingin menegaskan bahwa upaya menghadapi perubahan iklim bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Dari memilah sampah di rumah hingga menanam pohon, setiap langkah kecil dinilai dapat memberi dampak besar bagi masa depan lingkungan Indonesia.