Komisi Yudisial Telusuri Dugaan Pelanggaran Etik Hakim dalam Kasus Korupsi Gula Tom Lembong

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Komisi Yudisial (KY) tengah menelaah ribuan halaman putusan perkara korupsi impor gula yang menyeret nama mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Tujuannya untuk mengungkap kemungkinan adanya pelanggaran kode etik oleh majelis hakim.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Joko Sasmito, menyatakan pihaknya masih menganalisis lebih dari 1.600 halaman dokumen putusan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, maka KY akan memanggil majelis hakim yang memutus perkara tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Kalau ada dugaan pelanggaran kode etik, baru dilakukan pemeriksaan kepada terlapor. Tapi kalau tidak cukup bukti, ya tidak bisa berlanjut,” ujar Joko di Jakarta, Rabu.

• Baca juga:

  Revisi UU Komisi Yudisial Sangat Penting

Analisis ini merupakan tindak lanjut atas laporan yang diajukan Tom Lembong dan tim kuasa hukumnya pada Agustus 2025. Joko menjelaskan bahwa proses ini memerlukan waktu karena tebalnya putusan, yang mencapai 1.631 halaman.

KY sejauh ini telah meminta keterangan dari pihak pelapor, namun belum memeriksa hakim yang bersangkutan. Sesuai prosedur, pemeriksaan hakim baru dilakukan jika ditemukan bukti awal pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

• Baca juga:

  Tom Lembong Laporkan Tiga Hakim ke MA Usai Terima Abolisi Presiden

Joko menambahkan bahwa banyak laporan masyarakat yang akhirnya tidak berlanjut ke pemeriksaan hakim karena kurang bukti setelah dianalisis.

Sesuai ketentuan, dilansir Antara, KY memiliki batas waktu dua bulan untuk menyelesaikan proses penanganan laporan masyarakat. Jika melebihi tenggat, KY wajib melaporkan perkembangan ke Ketua KY.

• Baca juga:

  Kejagung Tetapkan Tom Lembong Tersangka Kasus Importasi Gula Kemendag

Laporan terhadap hakim ini berkaitan dengan vonis empat tahun enam bulan penjara yang dijatuhkan kepada Tom Lembong oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Tom dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi importasi gula yang merugikan negara Rp194,72 miliar selama periode 2015–2016.

Namun, pada 1 Agustus 2025, Tom Lembong dibebaskan dari Rutan Cipinang setelah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Abolisi tersebut menghapus status pidana atas kasus yang sebelumnya didakwakan.