Selasa, 20 Januari 2026

KPK Tetapkan Sembilan Tersangka OTT Wali Kota Madiun, Libatkan ASN dan Swasta


 KPK Tetapkan Sembilan Tersangka OTT Wali Kota Madiun, Libatkan ASN dan Swasta Wali Kota Madiun Maidi dikawal petugas setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Antara)

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan identitas sembilan orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi. Seluruh pihak yang diamankan kini telah berstatus tersangka dan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa para tersangka berasal dari unsur kepala daerah, aparatur sipil negara (ASN), serta pihak swasta.

“Yang diamankan dalam OTT ini terdiri dari satu kepala daerah atau Wali Kota Madiun, dua ASN, dan enam lainnya berasal dari unsur swasta,” kata Budi saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (20/1/2026).

Menurut Budi, KPK telah melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut dan sepakat menaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Penetapan tersangka dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam sejak penangkapan.

“Dalam ekspose perkara, disepakati untuk menaikkan penanganan ke tahap penyidikan dan menetapkan status hukum para pihak yang diamankan dalam waktu 1x24 jam,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.

OTT terhadap Wali Kota Madiun ini merupakan operasi tangkap tangan kedua yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, pada 9–10 Januari 2026, KPK melakukan OTT pertama tahun ini dengan mengamankan delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk periode 2021–2026.

Sementara itu, OTT di Madiun dilakukan pada 19 Januari 2026 dengan total 15 orang yang sempat diamankan. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek serta pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur.

Pada hari yang sama, KPK juga mengonfirmasi pelaksanaan OTT ketiga di tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan Bupati Pati, Sudewo, terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Editor : M. Khairul

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Hukum & Kriminalitas Terbaru