Sidang Tuntutan Kasus Chromebook Nadiem Makarim Digelar 13 Mei 2026

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Sidang pembacaan tuntutan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Majelis hakim menyatakan rangkaian sidang pemeriksaan telah selesai, sehingga jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk membacakan tuntutan terhadap para terdakwa.

“Atas permintaan penuntut umum, mohon untuk diberikan kesempatan membacakan tuntutan di hari Rabu, 13 Mei 2026,” ujar Hakim Ketua Purwanto Abdullah dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026) malam.

• Baca juga:

  Menteri Nadiem Sebut Tiga Dosa Besar Pendidikan Pengaruhi Perkembangan Siswi

Menjelang agenda tuntutan, majelis hakim juga mengabulkan permohonan pengalihan status penahanan Nadiem menjadi tahanan rumah, mulai Selasa (12/5/2026). Sebelumnya, ia berstatus tahanan rumah tahanan negara (rutan).

Hakim menegaskan bahwa perubahan status tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, bukan faktor lain.

• Baca juga:

  Nadiem Makarim akan Diperiksa Ulang Kejagung terkait Kasus Chromebook pada 15 Juli 2025

Meski demikian, terdapat sejumlah syarat yang wajib dipatuhi. Jika dilanggar, status penahanan dapat dikembalikan ke rutan.

Kasus ini berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019–2024, khususnya pengadaan laptop berbasis Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

• Baca juga:

  Nadiem Makarim Bersyukur Jadi Tahanan Rumah, Siap Jalani Operasi Usai Sidang Tuntutan

Nadiem didakwa melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,18 triliun. Dugaan penyimpangan terjadi karena pengadaan tidak sesuai perencanaan serta tidak mengikuti prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam dakwaan, perbuatan tersebut dilakukan bersama tiga terdakwa lain dalam berkas terpisah, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Satu nama lain, Jurist Tan, masih berstatus buron.

Kerugian negara dalam perkara ini dirinci antara lain:

• Rp1,56 triliun dari program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek
• US$44,05 juta atau sekitar Rp621,39 miliar dari pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak bermanfaat

Dalam dakwaan juga disebutkan adanya dugaan penerimaan uang oleh Nadiem sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.

Sumber pendanaan PT AKAB disebut banyak berasal dari investasi Google senilai US$786,99 juta.

Selain itu, dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2022, Nadiem tercatat memiliki kekayaan berupa surat berharga senilai Rp5,59 triliun.

Atas dugaan perbuatannya, Nadiem dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.