Thailand dan Kamboja Sepakati Gencatan Senjata, Sepakat Jaga Komunikasi dan Hentikan Kekerasan

BANGKOK, ARAHKITA.COM — Thailand dan Kamboja resmi menandatangani perjanjian gencatan senjata dan kesepakatan implementasinya pada Kamis (7/8/2025), dalam pertemuan Komite Perbatasan bilateral yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura.

Pertemuan penting tersebut mempertemukan delegasi tingkat tinggi dari kedua negara, masing-masing dipimpin oleh Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Thailand, Jenderal Nattaphon Narkphanit, dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Kamboja, Jenderal Tea Seikha. Hadir pula para pengamat dari Malaysia, Amerika Serikat, dan Tiongkok, meski mereka tidak terlibat langsung dalam proses negosiasi.

Balankura menjelaskan bahwa dokumen yang ditandatangani merinci kesepakatan penghentian permusuhan yang sebelumnya dicapai pada 28 Juli, dalam pertemuan antara kepala pemerintahan Thailand dan Kamboja.

• Baca juga:

  Thailand dan Kamboja Capai Kesepakatan Gencatan Senjata, Difasilitasi ASEAN

Isi Kesepakatan: Hentikan Kekerasan, Bebaskan Tahanan, dan Bangun Komunikasi

Dalam perjanjian tersebut, kedua negara menyatakan sepakat untuk:

• Baca juga:

  Thailand dan Kamboja Sepakati Gencatan Senjata, Sepakat Jaga Komunikasi dan Hentikan Kekerasan

• Menghentikan penggunaan senjata dalam bentuk apa pun,
• Menghentikan serangan terhadap warga sipil, fasilitas sipil, serta instalasi militer,
• Menjaga posisi pasukan tanpa pengiriman tambahan ke wilayah perbatasan sejak tanggal berlakunya gencatan senjata (28 Juli),
• Menghindari patroli yang melintasi ke wilayah lawan.

Selain itu, kedua pihak juga berkomitmen untuk segera membebaskan personel militer yang ditahan dan memulangkan jenazah mereka yang gugur secara bermartabat, dengan bantuan dari pihak lawan jika diperlukan.

• Baca juga:

  Forum Masyarakat Katolik Indonesia Desak Hentikan Kekerasan Negara dan Pulihkan Demokrasi

Apabila terjadi bentrokan baru selama masa gencatan senjata, permasalahan akan diselesaikan melalui jalur negosiasi di tingkat komando lokal. Mekanisme penyelesaian konflik ini dirancang untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Langkah Lanjutan: Pengawasan ASEAN dan Komunikasi Langsung Antarkomando

• Sebagai bagian dari implementasi perjanjian damai ini, Thailand dan Kamboja juga sepakat:
• Menjaga komunikasi rutin antara distrik militer dan unit angkatan bersenjata yang berjaga di sepanjang perbatasan,
• Menggelar pertemuan Komite Perbatasan Regional dalam dua minggu ke depan,
• Menjaga jalur komunikasi langsung antara Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata kedua negara,
• Menahan diri dari menyebarkan informasi palsu (disinformasi) yang berpotensi memicu konflik baru.

Balankura menambahkan bahwa mekanisme pemantauan dan verifikasi juga akan diterapkan, termasuk pembentukan kelompok pengamat dari ASEAN yang dipimpin Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025. Sambil menunggu pembentukan kelompok pengamat permanen, pengawasan sementara akan dilakukan oleh atase militer dari negara anggota ASEAN yang telah terakreditasi di Thailand dan Kamboja.

Pertemuan Komite Perbatasan Umum bilateral berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 7 Agustus, dengan lokasi yang masih dalam pembahasan. Dalam keadaan mendesak, pertemuan luar biasa bisa diselenggarakan sewaktu-waktu.

Latar Belakang Konflik: Ketegangan Memuncak Sejak Akhir Juli

Ketegangan di perbatasan Thailand–Kamboja meningkat tajam sejak 24 Juli 2025, ketika bentrokan bersenjata pecah dan menimbulkan korban jiwa, termasuk dari kalangan sipil. Namun, situasi mulai mereda setelah pertemuan antara Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Gencatan senjata ini diharapkan menjadi langkah awal yang kokoh dalam mendorong stabilitas jangka panjang dan memperkuat kerja sama keamanan di kawasan perbatasan kedua negara.