-
-
-
Loading
Loading
Pemandangan kota yang gelap usai serangan udara berskala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya oleh Amerika Serikat di Caracas, Venezuela, Sabtu (3/1/2026). ANTARA/Xinhua/Marcos Salgado/aa.
CARACAS, ARAHKITA.COM — Enam negara, yakni Brasil, Chile, Kolombia, Meksiko, Uruguay, dan Spanyol menyuarakan kecaman keras terhadap langkah Amerika Serikat yang dinilai berupaya mengambil alih sumber daya alam serta aset strategis milik Venezuela.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Minggu (4/1/2026), keenam negara tersebut menegaskan keprihatinan mereka terhadap segala bentuk penguasaan, pengelolaan, maupun perampasan sumber daya suatu negara oleh pihak eksternal. Menurut mereka, tindakan semacam itu bertentangan dengan hukum internasional dan berpotensi mengganggu stabilitas politik, ekonomi, serta sosial di kawasan Amerika Latin.
Pernyataan tersebut juga secara tegas mengecam operasi militer sepihak yang dilakukan Amerika Serikat di wilayah Venezuela. Langkah itu dinilai menciptakan preseden berbahaya bagi perdamaian dan keamanan regional, sekaligus menempatkan keselamatan warga sipil dalam risiko serius.
Keenam negara sepakat bahwa krisis Venezuela hanya dapat diselesaikan melalui jalur damai. Mereka menekankan pentingnya dialog dan negosiasi yang menghormati kedaulatan serta kehendak rakyat Venezuela, tanpa campur tangan asing dan tetap berlandaskan hukum internasional.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Washington akan memimpin Venezuela hingga tercapainya masa transisi yang dianggap aman dan terkendali. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul operasi militer besar-besaran Amerika Serikat pada 3 Januari 2026.
Dalam operasi tersebut, Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap dan dibawa ke New York. Pemerintah Amerika Serikat menyebut keduanya akan diadili atas dugaan keterlibatan dalam kasus narko-terorisme serta dianggap sebagai ancaman keamanan, termasuk bagi Amerika Serikat.
Merespons situasi tersebut, pemerintah Venezuela mengajukan permintaan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. Di dalam negeri, Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai kepala negara sementara.
Sikap penolakan terhadap langkah Amerika Serikat juga datang dari negara-negara besar lainnya. Rusia menyatakan solidaritas dengan rakyat Venezuela dan menyerukan pembebasan Maduro beserta istrinya, sekaligus memperingatkan bahaya eskalasi konflik lebih lanjut. China turut menyuarakan desakan serupa, menilai tindakan Amerika Serikat sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip hukum internasional dan kedaulatan negara.
