-
-
-
Loading
Loading
Sebuah gunung es terlihat di Teluk Disko dekat Ilulissat, Greenland, wilayah otonom Denmark pada 22 Maret 2025. ANTARA/Xinhua/Zhao Dingzhe.
OSLO, ARAHKITA.COM - Kawasan Arktika yang beku mendadak memanas. Bukan karena perubahan iklim, melainkan akibat tensi politik yang meninggi setelah Presiden AS, Donald Trump, kembali melontarkan ambisinya untuk "mendapatkan" Greenland. Tak tinggal diam, Uni Eropa (UE) dan NATO kini merapatkan barisan guna melindungi kedaulatan pulau strategis tersebut.
Denmark Siaga Satu Kementerian Pertahanan Denmark mengonfirmasi langkah besar dengan meningkatkan kehadiran militer di dalam dan sekitar Greenland sejak Rabu (14/1/2026). Langkah ini bukan sekadar formalitas; Denmark mengirimkan armada tambahan mulai dari kapal perang, pesawat terbang, hingga personel tentara.
Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, menegaskan bahwa ini adalah respons nyata terhadap tantangan di Arktika. "Kami berkomitmen membangun kehadiran militer yang lebih permanen demi keamanan Eropa dan trans-Atlantik," ujarnya menjelang pertemuan penting di Washington.
Solidaritas Sekutu Nordic
Dukungan nyata mulai terlihat di lapangan. Swedia dan Norwegia segera mengirimkan bantuan personel militer atas permintaan Denmark. Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, menyebut pengerahan ini adalah bagian dari persiapan operasi bertajuk "Arctic Endurance".
Norwegia pun tak ketinggalan mengirimkan staf militer untuk memetakan kerja sama keamanan. Menteri Pertahanan Norwegia, Tore Sandvik, mengungkapkan bahwa dialog intensif terus berjalan di internal NATO untuk memperkuat garis pertahanan di kutub utara tersebut.
Arktika: Garis Depan Persaingan Dunia
Inggris ikut bersuara keras melalui Menteri Luar Negeri Yvette Cooper. Ia menggambarkan Arktika sebagai "garis depan persaingan geopolitik" dan mendesak NATO untuk terus mempertebal keamanan di sana.
Sementara itu di tingkat politik, para pemimpin Parlemen Eropa mengecam sikap pemerintahan Trump yang dianggap menantang hukum internasional secara terang-terangan. Mereka menegaskan bahwa status Greenland adalah hak mutlak masyarakat lokal dan Kerajaan Denmark. Segala upaya eksternal untuk mengubah status quo dianggap sebagai tindakan yang tidak bisa diterima.
Antara Kedaulatan dan Ambisi AS
Sebagai wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, Greenland memiliki pemerintahan sendiri, namun urusan pertahanan tetap berada di bawah kendali Kopenhagen. Meski AS sudah lama memiliki pangkalan militer di sana, pernyataan Trump sejak kembali menjabat pada 2025—yang bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan—telah memicu alarm bahaya. Kini, Greenland bukan lagi sekadar pulau es yang tenang, melainkan titik panas pertaruhan kedaulatan di tahun 2026.
