Denmark Tegas Tolak AS Kuasai Greenland, Dialog Tiga Pihak Berlangsung Alot

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Pemerintah Denmark kembali menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak boleh mengambil alih Greenland. Pernyataan itu muncul setelah pertemuan antara perwakilan Denmark, Greenland, dan AS dilaporkan berjalan alot, karena Washington masih mempertahankan keinginannya untuk menguasai wilayah otonom tersebut.

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengatakan pembicaraan yang melibatkan menteri luar negeri dari ketiga pihak berlangsung sulit. Meski demikian, ia menilai pertemuan itu tetap penting karena Denmark dan Greenland telah menyampaikan posisi mereka secara tegas.

“Kemarin saya menerima laporan soal rapat antara perwakilan Greenland, Denmark, dan Amerika Serikat. Pembicaraannya memang alot, tetapi saya berterima kasih kepada kedua menteri yang telah menjelaskan posisi Kerajaan Denmark dan menepis kecurigaan dari pihak AS,” kata Frederiksen, Kamis, seperti dikutip media Denmark TV2.

• Baca juga:

  PM Denmark: Serangan Drone di Bandara Kopenhagen Ancaman Serius terhadap Infrastruktur Kritis

Frederiksen mengakui, hingga kini masih ada perbedaan pandangan yang signifikan. Menurutnya, AS tetap bersikukuh menjalankan rencana untuk menguasai Greenland, meskipun Denmark maupun otoritas lokal Greenland sudah menolak secara terbuka.

Karena itu, Frederiksen menegaskan pemerintahnya akan terus bekerja untuk mencegah skenario pencaplokan Greenland. Denmark juga berencana menyampaikan perkembangan terbaru situasi tersebut kepada parlemen pada Jumat (16/1/2026).

• Baca juga:

  Denmark Tegas Tolak AS Kuasai Greenland, Dialog Tiga Pihak Berlangsung Alot

Sebelumnya, pada Rabu (14/1/2026), Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyebut dirinya bersama Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt gagal meyakinkan pihak AS agar membatalkan wacana pengambilalihan Greenland. Pertemuan itu berlangsung di Washington dan melibatkan Wakil Presiden AS JD Vance serta Menlu AS Marco Rubio.

Meski belum menemukan titik temu, Rasmussen menyebut Denmark dan AS sepakat membentuk kelompok kerja tingkat tinggi untuk merumuskan “jalan keluar bersama” ke depan.

Isu Greenland kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump berulang kali menyampaikan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari AS. Ia menilai pulau tersebut memiliki posisi strategis bagi kepentingan keamanan nasional, sekaligus penting untuk menjaga “dunia bebas” dari pengaruh China dan Rusia.

Namun Denmark dan Greenland menolak keras gagasan itu. Keduanya menegaskan bahwa AS tidak memiliki dasar untuk mencaplok wilayah tersebut dan diminta menghormati keutuhan teritorial Kerajaan Denmark  dikutip Antara.

Greenland sendiri pernah menjadi koloni Denmark hingga 1953. Wilayah ini kemudian memperoleh status otonomi yang jauh lebih luas pada 2009, termasuk kewenangan mengatur pemerintahan serta kebijakan dalam negeri secara mandiri.