-
-
-
Loading
Loading
Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan para menteri di depan tumpukan uang hasil denda administratif Satgas PKH dan penyelamatan keuangan negara di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025). (ANTARA)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan serta penyelamatan keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi dengan total nilai mencapai Rp6,62 triliun. Penyerahan dilakukan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung menuju lobi utama yang dipenuhi tumpukan uang pecahan Rp100 ribu. Tumpukan tersebut disusun menyerupai dinding setinggi sekitar 1,5 meter, menjadi simbol nyata hasil penegakan hukum di sektor kehutanan dan pemberantasan korupsi.
Prabowo tampak berbincang dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sambil mengamati uang hasil penyelamatan keuangan negara tersebut.
Baca juga:
Indonesia Tegas: Pemerintah Tolak Visa Atlet Senam Israel untuk Kejuaraan Dunia di JakartaDalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuknya pada awal 2025. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan bukti keseriusan negara dalam menjaga aset dan kekayaan nasional.
“Ini merupakan kehormatan sekaligus kebahagiaan bagi saya dapat menyaksikan langsung penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif lebih dari Rp6,62 triliun. Ini adalah buah kerja keras Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang saya bentuk pada 21 Januari 2025,” ujar Prabowo seperti dikutip dari Antara.
Dari total Rp6,62 triliun tersebut, sebesar Rp2,34 triliun berasal dari penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH. Sementara Rp4,28 triliun lainnya merupakan hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan RI.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa penyerahan dana ini juga berkaitan dengan penguasaan kembali kawasan hutan tahap kelima, dengan total luas mencapai sekitar 896.969 hektare.
Dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH berhasil menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560 hektare atau lebih dari 400 persen dari target awal. Nilai indikatif lahan yang berhasil diamankan negara diperkirakan melampaui Rp150 triliun.
Sebagian besar lahan yang telah dikuasai kembali tersebut diserahkan kepada kementerian terkait. Lahan seluas 2.482.220 hektare dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara, sementara 688.427 hektare lainnya diperuntukkan bagi pemulihan kawasan hutan konservasi, termasuk kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
Penyerahan uang dan laporan capaian ini turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala BPKP Yusuf Ateh.
