Loading
Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak, S.Sos., M.Tr.AP., hadir sebagai salah satu narasumber utama dalam Dialog Publik bertema Kepemimpinan Perempuan Demi Perubahan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar di Aula MAN Model Sorong, Minggu (21/9/2025). (Foto:Arahkita/Engelberto)
TEMINABUAN, ARAHKITA.COM – Peran perempuan dalam kepemimpinan kembali menjadi sorotan dalam Dialog Publik bertema “Kepemimpinan Perempuan Demi Perubahan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar di Aula MAN Model Sorong, Minggu (21/9/2025).
Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak, S.Sos., M.Tr.AP., hadir sebagai salah satu narasumber utama. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan bukan sekadar memenuhi kuota, tetapi merupakan kebutuhan nyata untuk mewujudkan tata pemerintahan yang adil, inklusif, dan berpihak pada semua lapisan masyarakat.
“Dengan dukungan masyarakat dan regulasi afirmatif, perempuan berpeluang menjadi motor pembangunan berkelanjutan baik di tingkat daerah maupun nasional,” ungkap Petronela.
Bupati yang juga putri asli Tehit ini menambahkan, keberadaan perempuan dalam pemerintahan dapat memperkuat kebijakan publik agar lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dukungan kuota 30% keterwakilan perempuan dan program pengarusutamaan gender menjadi peluang besar bagi perempuan untuk tampil sebagai penggerak perubahan.
Perempuan Sebagai Agen Perubahan
Baca juga:
Bupati Sorong Selatan Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Perempuan untuk Indonesia Emas 2045Dalam forum tersebut, Petronela juga menekankan beberapa poin penting peran perempuan di Sorong Selatan, antara lain:
Keterlibatan Politik dan Kepemimpinan
Perempuan Sorong Selatan telah berperan di berbagai lini, mulai dari anggota DPRD, pejabat struktural, hingga pemimpin kampung. Keterwakilan ini diyakini mampu memastikan kebijakan lebih inklusif.
Pengambilan Kebijakan Publik
Perspektif perempuan dinilai sangat penting dalam menyuarakan isu keluarga, anak, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok rentan.
Pengawasan dan Kontrol Sosial
Melalui organisasi seperti PKK, Dharma Wanita, maupun komunitas lokal, perempuan turut mengawasi implementasi program pembangunan agar benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
Selain Bupati Sorong Selatan, dialog publik ini juga menghadirkan pembicara lain, di antaranya Fatmati Tamima, S.Pd.I., M.Pd. (Ketua MW FORHATI Papua Barat Daya), Jamalia Tafalas, SE. (Ketua Komisi II DPRD Provinsi Papua Barat Daya), Dra. Hj. Endang Gunaisah, M.Si., Ph.D. (akademisi), serta Ust. Agung Sibela, S.Ag., M.Pd. dari Kementerian Agama Kota Sorong.
Kegiatan ini terselenggara dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus Milad Ke-59 KAHMI-KOHATI, yang diinisiasi oleh Korps Alumni HMI (KAHMI) dan Korps HMI-WATI (KOHATI) Papua Barat Daya bersama Pengurus Cabang Sorong.
Dengan berbagai pemikiran yang muncul dalam forum tersebut, diharapkan semakin banyak perempuan yang berani mengambil peran strategis dalam kepemimpinan, baik di tingkat lokal maupun nasional, menuju visi Indonesia Emas 2045.