-
-
-
Loading
Loading
Mensesneg Prasetyo Hadi usai menggelar rapat di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026) (ANTARA/Walda Marison)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah Indonesia memutuskan menunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Rencana pengiriman 8.000 personel TNI yang sebelumnya disiapkan untuk bergabung dalam misi International Stabilization Force (ISF) kini masih dalam status “hold”.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan situasi geopolitik yang belum stabil, terutama meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
“Semua di-hold,” ujar Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (17/3/2026).
Menurutnya, hingga saat ini pemerintah belum dapat memastikan kapan penundaan tersebut akan dicabut. Semua bergantung pada perkembangan situasi di lapangan yang dinilai masih belum kondusif untuk pelaksanaan misi perdamaian.
“Ya sampai batas waktu yang belum ditentukan,” tambahnya.
Rencana Awal: 20.000 Pasukan, Disesuaikan Jadi 8.000
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa Indonesia sempat menyiapkan hingga 20.000 personel TNI untuk misi tersebut. Namun, jumlah itu kemudian disesuaikan menjadi 8.000 pasukan.
Penyesuaian ini dilakukan setelah mempertimbangkan kontribusi negara lain dalam misi yang sama, yang rata-rata hanya mengirim ratusan personel.
“Ternyata negara-negara lain itu cuma kirim ratusan. Jadi kita siapkan 8.000,” jelas Sjafrie.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengiriman pasukan tetap akan mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia.
Menunggu Situasi Geopolitik dan Keputusan Internasional
Hingga kini, pemerintah Indonesia masih menunggu perkembangan dari Board of Peace (BoP) serta kondisi geopolitik global yang diharapkan segera mereda.
Selama masa penundaan, TNI tetap berada dalam kondisi siaga penuh. Persiapan terus dilakukan agar pasukan siap diberangkatkan kapan saja ketika situasi dinilai aman dan mendukung.
“Kesiapan itu bagian dari siaga operasional. Ada siaga bencana, siaga taktis, hingga siaga strategis,” kata Sjafrie dikutip Antara.
Fokus pada Keselamatan dan Kepentingan Nasional
Penundaan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mempertimbangkan komitmen internasional, tetapi juga faktor keamanan dan kepentingan nasional.
Dengan kondisi Timur Tengah yang masih bergejolak, langkah menunda pengiriman pasukan dinilai sebagai keputusan strategis untuk menghindari risiko yang lebih besar.
Ke depan, keputusan final terkait pengiriman pasukan akan sangat bergantung pada stabilitas kawasan serta hasil koordinasi dengan pihak internasional.
