BMKG Ingatkan El Nino Berlanjut hingga Kuartal I 2027, Indonesia Hadapi Kemarau Lebih Kering


  • Kamis, 30 Juli 2026 | 15:30
  • | News
 BMKG Ingatkan El Nino Berlanjut hingga Kuartal I 2027, Indonesia Hadapi Kemarau Lebih Kering Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani (kanan) didampingi Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto (kiri) memberikan keterangan terkait perkembangan musim kemarau dan penguatan operasi modifikasi cuaca sebagai antisipasi dampak El Nino di Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Kamis (30/7/2026). ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/am

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal kuartal I 2027. Bahkan, fenomena tersebut berpeluang mencapai kategori kuat sehingga dapat memicu musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari kondisi normal.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan prediksi tersebut juga sejalan dengan potensi munculnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang diperkirakan berlangsung pada September hingga Desember 2026. Kombinasi kedua fenomena iklim ini berpotensi memperparah kondisi kekeringan di berbagai wilayah Indonesia.

"Fenomena El Nino diproyeksikan bertahan hingga awal 2027 dan memicu kondisi kemarau yang lebih kering dari normal," ujar Teuku Faisal Fathani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Hingga pertengahan Juli 2026, BMKG mencatat sebanyak 509 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 54,5 persen wilayah daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Wilayah yang terdampak meliputi sebagian besar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.

Sementara itu, Direktorat Klimatologi BMKG memprakirakan puncak musim kemarau tahun ini akan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Sebanyak 437 ZOM diprediksi mengalami musim kemarau dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya kekeringan ekstrem yang berdampak langsung pada meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

BMKG mencatat hingga akhir Juli 2026 telah terdeteksi sekitar 4.900 titik panas (hotspot) di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah ini menjadi indikator meningkatnya ancaman kebakaran, terutama di kawasan yang mengalami penurunan curah hujan secara signifikan.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, BMKG terus memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di sejumlah daerah yang rawan karhutla dan kekeringan. Operasi ini dilakukan di beberapa wilayah prioritas seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, serta didukung posko operasional yang dipusatkan di Jawa Barat dikutip Antara.

Selain memberikan analisis dan prakiraan iklim secara berkala, BMKG juga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI-Polri, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Sinergi lintas lembaga tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan modifikasi cuaca serta penanganan kebakaran hutan melalui pemadaman darat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

BMKG mengimbau pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca serta mengambil langkah mitigasi sejak dini guna mengurangi dampak kekeringan, menjaga ketersediaan air, dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan.

Editor : Farida Denura

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

News Terbaru