-
-
-
Loading
Loading
Wakil Ketua Umum Majelis Umum Indonesia, KH Cholil Nafis, menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas menghadiri pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh-tokoh muslim dan ormas Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/pri.
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) bukan tanpa syarat. Pemerintah siap mengambil langkah tegas, termasuk keluar dari lembaga tersebut, apabila arah kebijakannya tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Palestina.
Sikap itu disampaikan Prabowo saat menerima perwakilan organisasi masyarakat Islam dan tokoh muslim di Istana Kepresidenan, Selasa (3/2/2026). Dalam pertemuan yang dihadiri lebih dari 40 ulama dan pemimpin ormas, isu utama yang mengemuka adalah kekhawatiran bahwa BoP justru berpotensi menjauh dari kepentingan rakyat Palestina.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Cholil Nafis, yang turut hadir, mengungkapkan bahwa Prabowo memberi jaminan Indonesia tidak akan terikat pada keputusan BoP jika bertentangan dengan prinsip nasional. Menurutnya, presiden bahkan menyatakan siap menarik diri apabila lembaga itu tak mampu membawa perubahan nyata.
“Beliau menyampaikan, Indonesia bisa saja tidak mengikuti keputusan BoP bila tidak sesuai dengan pendapat kita. Bahkan jika tak ada harapan perubahan, Presiden siap keluar dari BoP,” ujar Cholil menirukan pernyataan Prabowo.
Dalam dialog tersebut, para ulama menyampaikan kegelisahan mereka, terutama terkait kemungkinan pasukan perdamaian Indonesia justru ditempatkan pada posisi berseberangan dengan perjuangan rakyat Palestina. Kekhawatiran ini menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kami tidak ingin hanya damai semu sementara rakyat Palestina masih terjajah. Yang kami harapkan adalah damai yang sejati, yaitu damai dalam kemerdekaan,” tegas Cholil dikutip dari Antara.
Menanggapi masukan itu, Prabowo kembali menekankan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten mendukung kedaulatan Palestina. Jika kebijakan BoP melenceng, Indonesia akan memilih abstain, absen, hingga langkah paling akhir yakni keluar dari keanggotaan.
Pernyataan serupa juga dibenarkan Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia menyebut keikutsertaan Indonesia di BoP memiliki tujuan jelas: terciptanya perdamaian di Gaza, stabilitas di Palestina, dan pada akhirnya kemerdekaan penuh bagi bangsa Palestina.
“Koridornya tegas. Kalau tidak sesuai dengan tujuan itu, tentu Indonesia akan mengevaluasi posisinya,” ujar Sugiono.
Sikap pemerintah ini menegaskan bahwa diplomasi Indonesia tetap berpijak pada amanat konstitusi dan solidaritas historis terhadap Palestina. BoP dipandang hanya sebagai instrumen, bukan tujuan akhir. Selama tidak membawa Palestina lebih dekat pada kemerdekaan, Indonesia tak segan mengambil langkah tegas demi menjaga martabat dan prinsip politik luar negerinya.
