Rapor Dua Tahun Prabowo–Gibran: Nilai dari Masyarakat 4,7, Ahli Hanya 2,9
-
- Senin, 12 Oktober 2026 | 23:00
- | Politik
CELIOS merilis rapor dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dengan nilai kabinet 4,7 dari masyarakat dan 2,9 dari ahli. (Foto: detik.com)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana program pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Bukan hanya soal banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga apakah kebijakan tersebut mampu menjawab persoalan ekonomi, pendidikan, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat.
Laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang diterbitkan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama tim Kabinet Bayangan menghadirkan sejumlah catatan kritis. Salah satu temuan utamanya adalah perbedaan penilaian antara masyarakat umum dan kalangan ahli terhadap kinerja pemerintahan.
Berdasarkan survei yang dipaparkan dalam laporan tersebut, kinerja Kabinet Merah Putih memperoleh nilai rata-rata 4,7 dari 10 menurut masyarakat umum. Sementara itu, kalangan ahli memberikan nilai lebih rendah, yakni 2,9 dari 10.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa persepsi publik dan penilaian kalangan yang memiliki keahlian di bidang kebijakan tidak selalu sejalan. Namun, angka tersebut perlu dibaca sebagai hasil survei persepsi responden, bukan sebagai audit resmi terhadap seluruh program pemerintah.
Nilai Presiden dan Wakil Presiden Berbeda di Mata Publik dan Ahli
Penilaian terhadap Presiden Prabowo Subianto juga memperlihatkan kesenjangan serupa. Masyarakat umum memberikan nilai rata-rata 4,6 dari 10, sedangkan kalangan ahli memberikan nilai 2,8.
Dari sisi distribusi jawaban masyarakat, sebanyak 48 persen responden memberikan nilai 1–4 kepada Presiden. Sebanyak 23 persen memberikan nilai 5–6, sementara 28 persen memberikan nilai 7–10.
Adapun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh nilai rata-rata 4,9 dari 10 dari masyarakat umum. Nilai tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan Presiden Prabowo.
Namun, penilaian kalangan ahli terhadap Gibran jauh lebih rendah, yakni 2,2 dari 10. Dalam survei masyarakat, 45 persen responden memberikan nilai 1–4, sedangkan 34 persen memberikan nilai 7–10.
Data tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap kepemimpinan nasional tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang yang digunakan untuk mengevaluasinya. Pengalaman masyarakat dalam menghadapi persoalan sehari-hari dan penilaian ahli terhadap arah kebijakan dapat menghasilkan perspektif berbeda.
Purbaya, Amran, dan AHY Masuk Tiga Teratas
Di tingkat kementerian, laporan CELIOS juga menyajikan pemeringkatan berdasarkan persepsi responden terhadap kinerja para menteri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempati posisi pertama dengan skor 291. Posisi kedua ditempati Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan skor 140, disusul Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dengan skor 127.
Jarak skor yang cukup besar antara tiga nama teratas dan menteri lainnya menjadi salah satu sorotan laporan tersebut. Menurut penjelasan CELIOS, kondisi ini mengindikasikan bahwa apresiasi publik terhadap kinerja menteri terkonsentrasi pada sejumlah nama.
Sebaliknya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memperoleh skor minus 159. Ia berada di posisi terbawah dalam pemeringkatan, disusul Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dengan skor minus 158 dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan skor minus 103.
Perlu dipahami bahwa skor tersebut merupakan hasil pengolahan pilihan responden menggunakan sistem pemeringkatan tertentu. Angka positif atau negatif tidak sama dengan nilai kinerja pada skala 1–10, melainkan menunjukkan posisi relatif berdasarkan metode yang digunakan dalam survei.
Persoalan Bukan Sekadar Program, tetapi Dampaknya
Di luar penilaian terhadap individu, laporan CELIOS menyoroti persoalan yang lebih mendasar, yakni kesenjangan antara pelaksanaan program pemerintah dan dampak yang dirasakan masyarakat.
Dalam kajian sektoralnya, tim Kabinet Bayangan mengkritik kecenderungan kebijakan yang dinilai lebih menekankan target program daripada kesiapan pelaksanaan, kajian kebutuhan, dan evaluasi hasil.
Pada sektor pendidikan, misalnya, laporan menyoroti pentingnya memastikan kebutuhan mendasar seperti ketersediaan guru, kualitas pembelajaran, fasilitas pendidikan, dan kesejahteraan tenaga pendidik tetap menjadi prioritas.
Sementara itu, pada sektor ekonomi, laporan mempertanyakan sejauh mana investasi dan program hilirisasi mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Pertumbuhan investasi, menurut kritik yang disampaikan dalam laporan, perlu dinilai bersama dengan manfaat yang diterima pekerja, pelaku usaha kecil, dan masyarakat di daerah.
Di bidang energi dan lingkungan, CELIOS juga menyoroti ketegangan antara target transisi energi dan kebijakan yang masih memberikan ruang besar bagi energi fosil. Laporan tersebut turut mengangkat risiko lingkungan serta dampak proyek pembangunan terhadap masyarakat adat dan warga di wilayah terdampak.
Seluruh catatan itu merupakan evaluasi kritis yang disampaikan tim penyusun laporan. Untuk menilai kondisi setiap sektor secara menyeluruh, temuan tersebut perlu dibaca bersama data pemerintah, hasil evaluasi program, serta keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.
Pergantian Menteri Perlu Berbasis Evaluasi
Tata kelola pemerintahan menjadi persoalan lain yang mendapat perhatian dalam laporan CELIOS. Tim penyusun menilai pergantian menteri yang berulang tidak otomatis menyelesaikan masalah apabila akar persoalannya berada pada desain kebijakan, koordinasi antarlembaga, dan mekanisme evaluasi yang belum memadai.
Dalam pandangan tersebut, perombakan kabinet semestinya tidak hanya menjadi pergantian personel. Pemerintah perlu memiliki ukuran kinerja yang jelas, target yang dapat diuji, serta mekanisme pertanggungjawaban yang terbuka.
Dengan demikian, evaluasi terhadap seorang menteri tidak cukup hanya didasarkan pada popularitas atau seberapa sering namanya muncul di ruang publik. Hal yang lebih penting adalah kemampuan menyelesaikan persoalan, mengelola anggaran secara efektif, berkoordinasi dengan lembaga lain, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Laporan itu juga menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang didukung kajian, keterbukaan, serta partisipasi masyarakat, terutama ketika kebijakan berpotensi memengaruhi pelayanan dasar dan kehidupan warga.
Bagaimana dengan Program Prioritas Pemerintah?
Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih turut menjadi bagian dari kritik sektoral CELIOS. Laporan tersebut mempertanyakan kesiapan implementasi, ketepatan sasaran, tata kelola anggaran, dan potensi dampaknya terhadap layanan atau kegiatan ekonomi yang sudah berjalan.
Dalam sektor pendidikan, misalnya, laporan mengingatkan agar pembiayaan program baru tidak mengabaikan kebutuhan dasar sekolah dan kesejahteraan guru. Dalam pembangunan ekonomi desa, tim penyusun menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan lokal serta keberadaan koperasi dan usaha masyarakat yang telah lebih dahulu berjalan.
Kritik tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh program gagal. Namun, temuan itu menunjukkan pentingnya mengukur keberhasilan berdasarkan hasil yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata jumlah program, anggaran yang terserap, atau target administratif yang tercapai.
Pemerintah juga perlu membuka hasil evaluasi program secara berkala agar masyarakat dapat menilai manfaat, biaya, dan konsekuensinya secara lebih transparan.
Survei CELIOS dan Cara Membaca Hasilnya
Dalam laporan tersebut, CELIOS menjelaskan bahwa survei masyarakat umum melibatkan 1.142 responden dari berbagai provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026.
Survei masyarakat menggunakan metode non-probability sampling melalui Meta Ads, dengan pembobotan untuk menyesuaikan komposisi sampel terhadap karakteristik populasi yang menjadi acuan. Sementara itu, survei ahli melibatkan 129 responden yang dijaring menggunakan metode snowball sampling.
Informasi metodologi ini penting untuk memahami cakupan dan batasan hasil penelitian. Survei tersebut memberikan gambaran mengenai persepsi responden yang dihimpun, tetapi tidak dapat langsung dianggap mewakili pendapat setiap warga Indonesia tanpa mempertimbangkan desain sampel dan metode pengumpulan datanya.
Karena itu, hasil survei sebaiknya menjadi salah satu bahan evaluasi, yang dilengkapi dengan indikator kinerja terukur, data resmi, dan pemeriksaan terhadap hasil nyata dari kebijakan pemerintah.
Dua Tahun Pemerintahan, Momentum untuk Berbenah
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan Prabowo–Gibran bukan hanya memastikan program prioritas berjalan, tetapi juga membuktikan bahwa kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Laporan CELIOS mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan atau perubahan struktur kabinet. Kualitas kebijakan, penggunaan anggaran, konsistensi pelaksanaan, serta dampak terhadap kehidupan masyarakat perlu menjadi bagian utama evaluasi.
Pada akhirnya, angka dalam rapor tersebut bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Namun, perbedaan penilaian masyarakat dan kalangan ahli dapat menjadi sinyal bahwa masih ada ruang untuk memperbaiki komunikasi publik, tata kelola, dan pelaksanaan kebijakan.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana pemerintah menjawab kritik dengan data, evaluasi yang terbuka, dan perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat. Sebab, ukuran paling penting dari sebuah kebijakan bukan hanya apa yang dijanjikan atau direncanakan, melainkan manfaat nyata yang dihasilkan bagi rakyat.
Sumber: Laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama tim Kabinet Bayangan, 2026.
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
Politik Terbaru
